Pemuda Maluku "Baku Jaga Tanah", Tantang Gubernur Selesaikan Krisis Tambang di Negeri Haya

Ambon - Ruang Rapat Gubernur Maluku berubah menjadi panggung penting perlawanan ekologis ketika Aliansi Baku Jaga Tanah, yang terdiri dari pemuda-pemuda adat Maluku, menyampaikan aspirasi langsung kepada Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa, terkait polemik tambang PT. Waragonda Mineral Pratama di Negeri Haya, Pulau Seram.

Dalam pertemuan yang berlangsung pada pukul 15:30 WIT, Gubernur Lewerisa menyambut kedatangan para aktivis muda yang datang mewakili keresahan masyarakat. Dihadiri oleh berbagai elemen organisasi dan komunitas lokal, aliansi ini membawa semangat solidaritas yang kuat untuk membela lingkungan dan hak masyarakat adat.

Suara Pemuda Negeri Haya: Kami Tolak Perusakan Tanah Leluhur

Tiga pemuda Negeri Haya menjadi juru bicara utama dalam audiensi tersebut. Risala Namakule, membuka pertemuan dengan nada tegas, menyatakan bahwa kedatangan mereka merupakan hasil dari kajian dan diskusi panjang bersama Aliansi Baku Jaga Tanah.

“Kami hadir di sini sebagai bentuk solidaritas atas kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh operasi PT. Waragonda. Kami sudah melakukan kajian kritis dan diskusi panjang, dan kami ingin membahas ini langsung dengan Bapak Gubernur,” ujar Namakule.

Reza Wailissa, pemuda lain dari Negeri Haya, menyampaikan keresahan masyarakat secara langsung.

“Katong resah. Kehadiran PT. Waragonda membawa dampak lingkungan yang sangat signifikan. Dan kami sudah bulat: masyarakat Haya menolak keberadaan perusahaan ini,” tegasnya.

Penolakan ini, menurut Reza, bukan hanya suara pemuda, tapi sudah menjadi sikap kolektif masyarakat dan pejabat adat Negeri Haya.

Salihin Hayoto, melengkapi argumen dua rekannya dengan data dan kajian bencana.

“Negeri Haya berada di kawasan rawan bencana, baik geologi maupun hidrometeorologi. Kajian Risiko Bencana 2023 menempatkan Haya sebagai wilayah yang sangat rentan. Tambang justru memperparah kerentanan itu,” jelas Salihin.

Gubernur: “Saya Akan Datang ke Haya, Bukan Hanya Sebagai Gubernur, Tapi sebagai Upu Latu Maluku”

Menanggapi aspirasi yang disampaikan, Gubernur Hendrik Lewerisa menyatakan apresiasinya atas cara damai dan konstruktif para pemuda menyampaikan keresahan.

“Menurut saya ini cara yang baik. Pemerintah terbuka terhadap aspirasi. Tidak perlu demonstrasi di jalan kalau bisa dibicarakan di ruang ini. Tidak ada sumbatan komunikasi antara pemuda dan pemerintah,” ujarnya.

Ia pun menegaskan bahwa isu PT. Waragonda telah sampai ke mejanya, dan berjanji akan turun langsung ke Negeri Haya dalam kapasitasnya sebagai Upu Latu Maluku, pemimpin adat tertinggi.

“Saya akan ambil waktu untuk bertemu langsung dengan masyarakat Haya. Ini bukan hanya soal jabatan gubernur, tapi sebagai Upu Latu saya harus hadir mendengar rakyat saya sendiri,” tegasnya.

Aliansi Bacakan Lima Tuntutan, Termasuk Cabut Izin Tambang dan Bebaskan Pemuda Adat

Usai pertemuan, di depan Kantor Gubernur Maluku, perwakilan Aliansi Baku Jaga Tanah membacakan lima tuntutan utama yang menjadi agenda perjuangan mereka:

1. Segera cabut izin PT. Waragonda Mineral Pratama dari Desa Haya, Pulau Seram.

2. Bebaskan Ardi dan Husein, dua pemuda adat Negeri Haya yang ditahan saat menjaga ruang hidup mereka.

3. Bentuk tim independen untuk investigasi operasi PT. Waragonda di Desa Haya.

4. Lakukan investigasi menyeluruh terhadap seluruh operasi tambang di Maluku yang merusak lingkungan.

5. Segera sahkan RUU Masyarakat Adat sebagai perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat adat.

Suara Tanah, Suara Masa Depan

Aksi damai dan audiensi ini menjadi penanda kuat bahwa generasi muda Maluku tidak diam ketika tanah adat mereka terancam. Dengan membawa data, argumen kritis, dan suara kolektif rakyat, Aliansi Baku Jaga Tanah menegaskan bahwa perjuangan lingkungan adalah bagian dari identitas dan harga diri Maluku.

“Baku Jaga Tanah bukan hanya slogan. Ini janji kami pada tanah leluhur,” tegas salah satu aktivis muda sebelum meninggalkan kantor gubernur. (OR-EH)

Baca Juga