MD KAHMI SBB Kecam Keras Aksi Represif Aparat di Halmahera Selatan: Kader Perempuan HMI Jadi Korban

Piru – Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Kabupaten Seram Bagian Barat menyatakan kecaman keras terhadap tindakan represif aparat kepolisian dalam aksi demonstrasi bertajuk “Bubarkan DPR” yang digelar di depan kantor DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, Selasa (2/9/2025).

Aksi yang diinisiasi oleh kader-kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu berujung ricuh dan menyebabkan salah satu kader perempuan, Aisun Salim, yang menjabat sebagai Kabid Pemberdayaan Perempuan Badko HMI Maluku Utara, mengalami luka pada pelipis kanan. Luka tersebut diduga akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh aparat saat mengamankan jalannya demonstrasi.

Sekretaris Umum MD KAHMI Seram Bagian Barat, Sudin Tamalene, mengecam keras insiden tersebut. Dalam keterangan resminya yang disampaikan pada Rabu (3/9/2025), Tamalene menyebut tindakan aparat telah melanggar hak asasi manusia dan mencederai prinsip demokrasi.

“Tindakan represif aparat kepolisian yang menyebabkan kader perempuan HMI terluka merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kami mendesak Presiden untuk segera mengevaluasi Kapolri dan memberhentikan Kapolres Halmahera Selatan,” tegas Tamalene.

Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa kekerasan terhadap peserta aksi merupakan pelanggaran terhadap konstitusi, terutama Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945, yang menjamin kebebasan berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat.

“Hak menyampaikan pendapat di muka umum dijamin undang-undang. Peristiwa ini justru menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang oleh aparat,” tambahnya.

MD KAHMI SBB juga mendesak Polri untuk melakukan investigasi internal secara menyeluruh terhadap oknum aparat yang diduga terlibat. Menurut Tamalene, tindakan kekerasan terbuka di ruang publik bukan hanya mencoreng wajah institusi kepolisian, tetapi juga merusak citra negara di mata rakyat.

“Kami menolak segala bentuk kekerasan yang ditampilkan secara brutal di depan publik. Ini mencoreng nama baik institusi kepolisian dan negara,” tandasnya.

Sebagai bentuk solidaritas, MD KAHMI SBB menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kekerasan yang dialami kader perempuan HMI. Mereka mendesak Presiden untuk turun tangan secara langsung agar tidak ada pembiaran terhadap tindakan aparat yang bertindak di luar hukum.

“Kami sangat prihatin atas tindakan kekerasan terhadap kader perempuan HMI. Ini bentuk pelanggaran hukum yang justru dipertontonkan oleh aparat. Presiden harus turun tangan, jangan biarkan aparat bertindak di luar hukum tanpa pertanggungjawaban,” tegas Tamalene.

MD KAHMI Kabupaten Seram Bagian Barat memastikan akan terus mengawal kasus ini dan menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat serta lembaga pengawasan independen untuk ikut mengawasi jalannya proses hukum terhadap aparat yang terbukti melakukan pelanggaran. (OR-AT)

Baca Juga