Inflasi Daerah Masih Tinggi, Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Perkuat Koordinasi dengan BPS hingga Bulog

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (Pemda) yang masih mencatat inflasi tinggi untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Bulog, dan Bank Indonesia. Langkah ini dinilai penting untuk mengidentifikasi akar masalah dan merumuskan strategi pengendalian yang tepat.

“Segera duduk bersama dengan BPS, Bulog, BI, bahkan asosiasi pengusaha seperti Kadin atau Apindo. Cari tahu penyebab utama inflasi di daerah masing-masing,” ujar Mendagri saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Selasa (23/9/2025).

Menurut Mendagri, inflasi nasional per Agustus 2025 tercatat di angka 2,31 persen (yoy), masih dalam kisaran ideal pemerintah yakni 2,5 ± 1 persen. “Angka ini cukup baik, karena masih menjaga keseimbangan antara produsen dan konsumen,” ujarnya.

Namun, ia menyoroti delapan provinsi yang inflasinya masih di atas 3,5 persen, antara lain Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Papua Selatan, dan Aceh. “Ini perlu perhatian serius,” tegasnya.

Mendagri juga menyebut beberapa faktor pemicu inflasi daerah, seperti terbatasnya pasokan pangan, distribusi terhambat, kebijakan harga yang diatur pemerintah (administered prices), hingga potensi penimbunan barang oleh oknum. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh secara berkala.

Tren Harga Bawang Merah Turun, Beras Mulai Terkendali

Dalam rapat tersebut, Mendagri mengungkap tren positif pada komoditas bawang merah yang menunjukkan penurunan harga signifikan. Dari 309 kabupaten/kota yang sebelumnya mengalami kenaikan pada Agustus, kini tinggal 31 daerah yang melaporkan kenaikan di minggu ketiga September.

Sementara itu, harga beras mulai menunjukkan perbaikan berkat operasi pasar yang digencarkan bersama Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Jika pada akhir Agustus terdapat 214 daerah yang mengalami kenaikan harga beras, kini jumlahnya turun menjadi 106 daerah.

Meski demikian, Mendagri tetap mengingatkan agar daerah mewaspadai sejumlah komoditas yang masih mencatat tren kenaikan, seperti cabai merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras.

Hadirkan Stakeholder Strategis

Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat penting, seperti Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran, Plt. Deputi II KSP Bidang Perekonomian dan Pangan Edy Priyono, serta Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas Indra Wijayanto. Kegiatan ini juga diikuti secara virtual oleh kepala daerah dan Forkopimda seluruh Indonesia. (OR-Rls)

Baca Juga