Ketua GEMPHA Papua Barat Daya, Roger Mambraku, S.H, menyoroti lemahnya perhatian Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat terhadap implementasi Undang-Undang Otsus, khususnya dalam aspek pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua (OAP).
"Proyek yang bersumber dari Dana Otsus seharusnya menjadi ruang strategis untuk memberdayakan kontraktor lokal Orang Asli Papua, bukan justru diberikan kepada kontraktor dari luar," tegas Roger dalam keterangannya di Sorong.
Ia menyampaikan, apabila hak-hak OAP sebagai putra daerah tidak dihormati, pihaknya tidak segan untuk melakukan aksi protes terbuka, baik di Kabupaten Raja Ampat maupun di kantor Gubernur Papua Barat Daya.
Roger juga mengingatkan para kontraktor non-Papua agar tidak memanfaatkan celah dalam proyek Otsus untuk mengabaikan hak masyarakat adat.
"Jangan cari masalah dengan kami, Putra Daerah. Dana Otsus itu turun untuk Orang Asli Papua, bukan non-Papua. Masih banyak anak-anak Papua di Raja Ampat yang punya kapasitas sebagai kontraktor lokal," tegasnya.
Lebih lanjut, Roger mempertanyakan, jika proyek-proyek Otsus justru dikuasai pihak luar, lalu di mana tempat untuk Orang Asli Papua berdiri dan berkembang di atas negerinya sendiri?
"Ketika suara kami tidak didengar, kami akan mengambil langkah-langkah untuk membatasi akses di wilayah kami. Kami minta dihargai di tanah kami sendiri," ujarnya.
Roger juga menyampaikan harapannya kepada Gubernur Papua Barat Daya agar konsisten menghormati dan menjalankan amanat UU Otsus yang memberi kewenangan khusus untuk Orang Asli Papua agar bisa bersaing secara sehat, terutama di sektor ekonomi dan usaha lokal.
"Hadirnya UU Otsus adalah untuk memberikan ruang kemandirian bagi Orang Asli Papua dalam semua aspek kehidupan. Jangan biarkan kami terus menjadi penonton di tanah sendiri," pungkas Mambraku. (OR-FO)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |