“Saya minta Ombudsman RI segera turun tangan. Ini bukan sekadar isu, ini kejahatan sistematis yang menyasar warga miskin dan lansia,” tegas Gamaliel, Kamis (4/9/2025).
Menurutnya, bantuan untuk lansia yang seharusnya diterima utuh sebesar Rp1.800.000 per orang, justru dipotong hingga Rp800.000 tanpa alasan jelas. Lebih miris lagi, distribusi dana disebut hanya diberikan kepada warga yang mendukung salah satu calon bupati pada Pilkada sebelumnya.
“Ini sudah bukan pemotongan dana biasa, ini diskriminasi politik. Yang dukung calon tertentu dapat, yang tidak, dikecualikan. Ini penindasan,” kata Gamaliel geram.
Gamaliel juga mengungkapkan bahwa peran kepala kampung dalam pengelolaan dana desa nyaris tak terlihat. “Semua dikendalikan bendahara. Kepala kampung hanya simbol, uang keluar tanpa pertanggungjawaban yang jelas,” ungkapnya.
Ia menambahkan, dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan kampung juga tak terlihat hasilnya. “Pembangunan fiktif. Uangnya ada, tapi kampung tetap seperti dulu. Jalan rusak, fasilitas nol. Jadi ke mana uangnya?”
Tak hanya lansia, bantuan bagi penyandang disabilitas dan warga sakit juga dilaporkan tidak merata. “Dana disabilitas hanya dinikmati kelompok tertentu. Warga yang benar-benar membutuhkan malah diabaikan,” jelasnya.
Menurut Gamaliel, kondisi ini mencerminkan adanya praktik mafia desa yang terorganisir. “Kebijakan dana desa yang semestinya mensejahterakan, kini justru jadi ladang korupsi oleh elite lokal,” katanya.
Ia juga menyinggung adanya koperasi fiktif bernama Koperasi Merah Putih yang disebut-sebut dikendalikan kelompok politik tertentu. “Koperasi itu hanya formalitas. Anggotanya orang-orang mereka. Yang punya usaha nyata di kampung tidak diajak,” paparnya.
Gamaliel mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kejaksaan, Kepolisian, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan mengusut kasus ini.
“Jangan biarkan uang rakyat dikelola seperti ATM pribadi bendahara. Ini uang makan orang tua, biaya berobat anak-anak, uang pendidikan cucu. Tapi mereka tega mainkan,” ujarnya.
Ia juga memperingatkan bahwa jika aparat hukum dan Ombudsman RI terus bungkam, masyarakat tidak akan tinggal diam. “Kami punya semua data: nama-nama penerima yang dicoret, bukti potongan dana, dan manipulasi distribusi. Jangan tunggu rakyat turun ke jalan,” ancamnya.
Gamaliel menegaskan bahwa korupsi di tingkat desa jauh lebih berbahaya karena langsung menghantam kehidupan dasar masyarakat.
“Warga jadi saling curiga, terpecah karena bantuan dijadikan alat politik. Ikatan sosial rusak. Ini bukan sekadar korupsi, ini kejahatan kemanusiaan,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, ia menutup dengan peringatan keras: “Sudah cukup rakyat dibodohi. Sudah cukup dana desa jadi bancakan elit kampung. Saatnya keadilan bicara lebih keras dari uang haram.” (OR-FO)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |