Ternate - Harapan warga Desa Umyal (Yoi), Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah, untuk mendapatkan rumah layak huni yang dijanjikan pemerintah kini berubah menjadi kenyataan pahit. Bukannya menerima bantuan, mereka justru harus menanggung sendiri biaya pembangunan rumah bahkan hingga jutaan rupiah sementara mandor proyek membawa kabur uang negara.
Program yang semestinya menjadi wujud kehadiran negara bagi rakyat kecil, malah berubah menjadi ladang penderitaan. Warga membangun rumah dengan dana pribadi, sementara sang mandor, berinisial Abo, diduga kuat menggelapkan anggaran proyek dan menghilang tanpa jejak.
Salah satu korban, SY alias Santi, mengaku rumahnya dibangun sepenuhnya dari bahan milik sendiri. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya ada kesepakatan dengan Abo bahwa seluruh pengeluaran akan diganti. Namun setelah bangunan rampung, bukannya dibayar, SY malah diblokir dari semua jalur komunikasi.
"Rumah itu kami yang bangun, semua bahan dari kami sendiri. Janjinya semua akan diganti, tapi setelah rumah selesai malah kami diblokir," ujar SY dengan nada geram saat dihubungi Rabu (6/8/2025).
SY menyebutkan bahwa dari total nilai material yang mencapai Rp10 juta, hanya Rp1 juta yang dibayar, sisanya Rp9 juta tak kunjung diselesaikan.
Cerita tragis juga datang dari Nafsia Medo, warga lain di desa yang sama. Rumahnya sudah berada pada tahap pondasi, lengkap dengan tela (batako), kayu, dan timbunan semua dibeli dari uangnya sendiri. Namun, hingga kini, ia hanya menerima kompensasi Rp3,5 juta.
"Dong bilang nanti dibayar, tapi sampai sekarang tidak ada kabar. Kami cuma dapat tiga juta lima ratus, padahal semua bahan dari kami," keluh Nafsia.
Lebih dari tiga rumah di Desa Umyal mengalami nasib serupa. Warga mengaku kecewa dan merasa tertipu, karena apa yang mereka yakini sebagai proyek bantuan pemerintah justru menjadi beban tambahan yang menyakitkan secara ekonomi dan psikologis.
Mandor proyek, yang dikenal warga dengan nama Abo, hingga kini tidak bisa dihubungi dan tidak berada di lokasi. Dana proyek lenyap, dan warga yang seharusnya menerima manfaat malah menanggung kerugian.
Warga menuntut pemerintah segera bertindak cepat, transparan, dan adil dalam menangani dugaan penyimpangan anggaran rumah layak huni ini. Mereka juga berharap aparat penegak hukum tidak tinggal diam terhadap pelanggaran yang sudah jelas merugikan masyarakat bawah.
Di balik sederet proyek dan janji kesejahteraan, nyatanya masih banyak warga yang harus membayar harga mahal dari kebohongan dan pengkhianatan atas nama pembangunan. Bagi mereka, rumah bukan sekadar tempat tinggal melainkan simbol harga diri, hasil keringat, dan hak yang seharusnya dijamin oleh negara.
Hingga berita ini di publikasi kepala desa umyal belum memberikan keterangan.(OR-Ri/iky)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |