80 Tahun Indonesia Merdeka, Kejahatan di Papua Justru Dipelihara?

Sorong – Meski Indonesia telah merdeka selama 80 tahun, persoalan kejahatan di Tanah Papua tampaknya belum juga menemukan jalan keluar. Bahkan, Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Domberay menilai bahwa kejahatan di wilayah otonomi khusus ini justru seperti “dipelihara” oleh negara, melalui pembiaran dan keterlibatan oknum aparat.

Ketua DAP Wilayah III Domberay, Ronal Konjol, S.H., Senin (18/08/2025) menyatakan bahwa perjudian, khususnya praktik togel, kini marak dan berlangsung secara terbuka di berbagai sudut Kota Sorong. Lapak-lapak togel dengan bebas beroperasi di pasar Remu, Rufei, hingga sepanjang pinggiran jalan kota.

“Togel bukan lagi rahasia. Lapak-lapak judi terbuka bebas di pinggiran jalan, dan ini pelanggaran terang-terangan terhadap KUHP Pasal 303. Namun anehnya, justru dilindungi oleh oknum aparat sendiri,” tegas Ronal dalam pernyataannya.

Menurutnya, praktik perjudian ini bukan dimulai oleh masyarakat sipil, melainkan justru difasilitasi dan dikendalikan oleh oknum-oknum aparat yang memanfaatkan posisinya demi keuntungan pribadi. Ia juga menyoroti munculnya jenis-jenis kejahatan baru seperti curanmor dan begal yang dulunya tidak dikenal dalam kehidupan masyarakat Papua.

“Ini bukti bahwa kejahatan tidak dibawa oleh masyarakat sipil, tapi oleh mereka yang dipercaya negara untuk menjaga hukum. Mereka yang seharusnya memberikan kesadaran hukum kepada rakyat, justru terlibat dalam praktik kejahatan,” ujarnya.

Ronal Konjol kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap aparat yang terlibat dalam bisnis-bisnis ilegal tersebut. Ia menyampaikan bahwa bila gaji menjadi alasan utama aparat terjerumus ke aktivitas ilegal, maka pemerintah perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka agar bisa fokus pada tugas utama menjaga keamanan dan keadilan.

“Saya bersuara lantang kepada Bapak Presiden Prabowo. Tolong tambah gaji anggota yang terlibat dalam bisnis ilegal ini, agar mereka bisa kembali ke jalur tugas yang benar dan tidak menyusahkan rakyat,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga mendesak Kapolri, Panglima TNI, Komnas HAM, hingga Amnesty Internasional agar memperhatikan persoalan hukum dan hak asasi manusia yang terjadi di Papua, yang menurutnya sudah berada di titik kritis.

“Hukum di Papua hari ini dijadikan bisnis. Kalau masyarakat kecil salah, langsung diproses. Tapi togel justru dilindungi, jadi sumber pemasukan bagi oknum aparat. Kenapa narkoba bisa diberantas, tapi togel dibiarkan? Ini pertanyaan besar,” tegasnya.

Terakhir, ia meminta kepada Wali Kota Sorong untuk segera melakukan penertiban menyeluruh terhadap praktik perjudian di Kota Sorong. Ronal menekankan bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan lebih lama karena sudah sangat meresahkan masyarakat.

“Jangan biarkan kota ini dipenuhi lapak togel. Ini bukan perjudian online, ini dijalankan secara langsung, dan bos-bosnya bahkan tinggal di tengah kota. Semua orang tahu itu,” pungkasnya. (OR-FO)

Baca Juga