Menanggapi situasi tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara bergerak cepat. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), seruan siaga langsung disampaikan kepada masyarakat, khususnya warga yang bermukim di kawasan pesisir.
“Sepuluh kabupaten/kota di Maluku Utara telah kami tetapkan sebagai zona merah rawan bencana,” ungkap Kepala BPBD Maluku Utara, Fheby Alting. Ia menambahkan, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, telah menginstruksikan agar semua pihak meningkatkan kesiapsiagaan secara menyeluruh.
BPBD mengimbau agar seluruh instansi terkait segera memperkuat koordinasi, memperbarui data evakuasi, serta memantau perkembangan informasi seismik yang disampaikan BMKG. Kesiapsiagaan menjadi kunci untuk meminimalkan risiko bencana jika gelombang tsunami benar-benar terjadi.
“Kami mengingatkan masyarakat agar tidak panik, tapi tetap waspada. Warga di wilayah pesisir, seperti Kabupaten Kepulauan Sula, disarankan untuk menjauhi pantai hingga situasi benar-benar dinyatakan aman,” ujar Fheby.
Sementara itu, BMKG terus melakukan pemantauan intensif terhadap aktivitas seismik di kawasan Pasifik. Lembaga tersebut memastikan bahwa setiap perubahan status akan diumumkan secara resmi melalui kanal informasi BMKG dan BPBD.
Di tengah kondisi ini, masyarakat juga diminta untuk tidak menyebarluaskan kabar yang belum terverifikasi. Pemerintah menekankan pentingnya mengakses informasi dari sumber resmi demi menghindari kepanikan dan menjaga ketertiban umum.
Situasi ini menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Tetap tenang, waspada, dan terinformasi adalah langkah utama dalam menghadapi ancaman bencana alam. (OR-Ri)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |