Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Ikram usai menghadiri rapat tertutup yang digelar di ruang rapat lantai II Kantor Gubernur Maluku, Rabu (9/6/2025). Rapat tersebut secara khusus membahas penanganan tambang ilegal serta penataan ulang aktivitas pertambangan di Gunung Botak yang selama ini menjadi sumber persoalan sosial dan kerusakan lingkungan.
Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur Hendrik Lewerissa dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath, Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo, Kapolda Maluku Irjen Pol Eddy Sumitro Tambunan, para kepala instansi teknis terkait, serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku.
Turut hadir pula Dandim 1506/Namlea Letkol Inf. M. Tamamo, Kapolres Buru AKBP Sulastri Suklidjang, SH, S.M.K, dan pimpinan dari 10 koperasi yang saat ini bekerja sama dalam proses penataan ulang pengelolaan tambang Gunung Botak.
“Saya sebagai bupati tentu mendukung penuh setiap langkah Gubernur Maluku dalam menjaga keberlanjutan keamanan dan lingkungan, dan ini harus dijalankan bersama-sama,” tegas Ikram Umasugi.
Lebih lanjut, Bupati Ikram menyampaikan bahwa rapat juga membahas langkah-langkah teknis pengelolaan tambang yang tertib, ramah lingkungan, dan legal. Hal ini, menurutnya, merupakan bentuk komitmen bersama dalam mengatasi persoalan sosial ekonomi dan kerusakan lingkungan yang selama ini terjadi di wilayah pertambangan Gunung Botak.
Langkah penertiban ini dinilai sebagai bagian dari strategi besar pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, sesuai aturan hukum, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat secara luas.(OR-HA)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |