Gagal Tangani Sampah, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup SBD Dikritik

Foto: Sampah berserakan di alun-alun Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya. (Fren Ghoghi).

Sumba Barat Daya - Masalah sampah di Kabupaten Sumba Barat Daya menjadi isu serius yang meresahkan masyarakat, terutama mengingat statusnya sebagai salah satu daerah pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Meskipun memiliki potensi pariwisata yang besar, masalah sampah tampaknya tidak dapat diatasi dengan baik, mencerminkan lemahnya fungsi kontrol dari pimpinan pemerintah daerah terhadap Dinas Lingkungan Hidup.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat Daya banyak dianggap tidak berfungsi secara optimal, buktinya masalah sampah yang berserakan di ibu kota kabupaten tidak ditangani secara serius. 

Hal ini menunjukkan kurangnya kepekaan terhadap masalah yang ada di depan mata, yang seharusnya menjadi perhatian dari Dinas Lingkungan Hidup Sumba Barat Daya, dalam upaya menciptakan lingkungan yang sehat. 

Berdasarkan pantau media titik-titik yang rawan sampah di Kabupaten Sumba Barat Daya, meliputi Alun-alun Kota Tambolaka, sepanjang got dan jalan lintas Kota, serta Pasar Omba Komi. 

Aktivis mahasiswa Guntur Samuel Dappa Sapu, Ketua Demisioner Komisariat UNMARIS, GMNI Cabang Sumba Barat Daya, mengungkapkan bahwa masalah sampah yang berserakan di daerah ini disebabkan oleh kurangnya ketegasan dari Bupati, Ratu Ngadu Bonu Wulla, S.T. dalam memberikan instruksi kepada Dinas Lingkungan Hidup dibawa kepemimpinan ,Enos Eka Dede, S.Sos selaku Kepala Dinas untuk segera mengambil tindakan.

"Saya merasa ini adalah kekeliruan dari bupati yang tidak tegas menginstruksikan kepada dinas lingkungan untuk segera menangani masalah ini," ungkap Samuel,  Kamis (12/06/2025).

Ia menambahkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup seolah hanya menerima gaji tanpa berkontribusi nyata dalam menjaga keindahan wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya.

Samuel juga mengkritik pejabat di pemerintah setempat yang lebih fokus pada urusan kenaikan pangkat ketimbang menanamkan jasa yang bermanfaat bagi masyarakat. 

"Pemerintah kita di sini hanya urus naik jabatan, tetapi tidak ada kerja nyata sebagai bentuk ucapan terima kasih atas jabatan mereka," tegasnya.

Isu ini tentu perlu perhatian serius dari semua pihak, terutama pemerintah daerah. Tindakan nyata dan kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk menangani masalah sampah, agar Kabupaten Sumba Barat Daya dapat menjadi daerah pariwisata yang bersih dan menarik bagi pengunjung. 

Samuel berharap agar edukasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah dan pentingnya menjaga lingkungan juga harus menjadi prioritas untuk menciptakan kesadaran kolektif. [OR-FG]

Baca Juga