Pertemuan ini selain dihadiri Kadis Koperasi Bursel, Rachmat Dasuki, hadir juga Sekretaris Dinas Koperasi Bursel, Rido Behuku, para Kabid, Ketua Pasar Koperasi Barasehe, Agustinus Tasane dan sejumlah para pedagang.
Kadis Koperasi dalam penyampaiannya mengatakan, Pasar Koperasi Barasehe sendiri sesuai kesepakatan awal dengan Pemda bahwa dalm pengelolaannya, pasar Barasehe ini harus menyetor ke pemerintah sebesar 25 persen sebagai bagian dari PAD Bursel.
"Saya sampaikan kepada bapak ibu pedagang untuk memberikan kewajiban dan pelaksanaannya harus sesuai ketentuan peraturan tentang penagihan retribusi. Tidak bole ada penagihan diluar Pemda," ujar Dasuki.
Dikesempatan itu, Dasuki menegaskan saat ini tidak ada lagi yang namanya pasar unit, sebab pasar ini dibangun oleh pemda Bursel dengan nama Pasar Koperasi Barasehe.
"Jadi ini bukan pasar unit tapi Pasar Koperasi Barasehe, meskipun yang berjualan di pasar tersebut banyak pedagang dari unit Namlea. Harus dirubah paradigma itu," tegas Kadis.
Ia meminta kepada Ketua Pasar Barasehe untu membenahi pasar. Jika ada pembangunan bangunan baru maka harus disesuaikan dengan baik sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah lain di antara masyarakat yang berdagang maupun pembeli.
"Pasar ini termasuk bersih tapi ada beberapa titik yang terdapat becek dan genangan air. Untuk itu harus disiasati supaya warga yang datang belanja merasa aman dan nyaman. Ketua pasar Tolong di perhatikan," paparnya.
Terkait perbedaan harga antara pedagang dari unit dengan pedagang dari basudara adat, Kadis meminta dengan tegas agar Ketua Pasar Koperasi Barasehe bisa melihat sehingga tidak terjadi kecemburuan di antara sesama pedagang masyarakat.
Kadis juga mengancam akan mengganti ketua Pasar Barasehe jika tidak membenahi pasar tersebut, baik dari penyediaan papan nama, segi harga, kondisi pasar, kewajiban pedagang dan permasalahan lainnya.
"Jika ketua tidak bisa merubah stigma dan membenah pasar maka beta punya kewenangan untuk mengevaluasi. Jadi kalau tidak diindahkan maka beta akan evaluasi dan laporkan ke bupati untuk diganti," ancamnya.
Kemudian terkait pedagang dari basudara adat, Kadis dengan tegas melarang Kepala Pasar Koperasi Barasehe untuk menarik retribusi dari mereka.
"Basudara adat yang datang berjualan tidak bole ada pungutan dari mereka, tapi berikan kenyamanan kepada mereka untuk menjual dagangan mereka. Silakan mengelola koperasi secara profesional berikan ruang kepada mereka," tuturnya.
Disisi lain, Dia juga mengajak masyarakat unit yang berjual di pasar Koperasi Barasehe untuk membuat KTP Bursel.
"Kalau bisa pedagang dari unit Namlea itu membuat KTP Bursel dan ketua Pasar Koperasi Barasehe harus bisa mengelola pasar dengan baik, harus berpikir maju dan tidak boleh tertinggal," tandasnya.
Dikesempatan yang sama, Ketua Pasar Koperasi Barasehe, Agustinus Tasane mengaku benar bahwa Pasar Koperasi Barasehe lebih dikenal dengan nama Pasar unit dan itu tidak bisa dipungkiri.
Namun pihaknya sudah mulai merubah paradigma itu dengan memasang papan nama Pasar Koperasi Barasehe bukan pasar unit meskipun banyak warga unit dari Namlea yang berdagang di Pasar tersebut.
Dia mengaku dalam mengelola pasar pasti ada kendala-kendala yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan termasuk kewajiban dari para pedagang.
"Banyak pedagang juga belum sadar akan kewajibannya. Mengakibatkan dirinya kesulitan melakukan setor ke kas daerah sebanyak 25 persen. Jangankan setor untuk Pemda, bayar upah pekerja juga dari mana jika tidak ada pedagang yang sadar akang kewajibannya," ketusnya.
Ia mengajak semua pedagang untuk bekerja sama agar pasar ini lebih maju.
"Beta sudah coba merubah sedikit demi sedikit hanya saja beta terkendala dengan kewajiban dari para pedagang," tandasnya. (AL)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |
