Kemendagri Perkuat Pembiayaan Perumahan untuk Percepat Program 3 Juta Rumah di Jawa Timur

SURABAYA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmennya mendukung penguatan ekosistem pembiayaan perumahan guna mempercepat pelaksanaan Program 3 Juta Rumah di Provinsi Jawa Timur. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pembinaan pemerintah daerah, penguatan perencanaan pembangunan, percepatan layanan perizinan, hingga sinkronisasi data perumahan agar program tepat sasaran.

Komitmen itu disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, saat menghadiri kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), BP Tapera, dan BRI di Aula Tirta Graha Perumda Air Minum Surya Sembada, Surabaya, Senin (3/8/2026).

"Kemendagri mendukung sepenuhnya penguatan ekosistem pembiayaan perumahan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat," kata Wiyagus.

Ia menjelaskan, Kemendagri akan memastikan Program 3 Juta Rumah terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, mulai dari RPJMD, Renstra perangkat daerah, RKPD hingga APBD.

Selain itu, Kemendagri terus membina pemerintah daerah dalam memberikan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan pengembang yang membangun rumah untuk MBR.

Kemendagri juga mendorong percepatan penerbitan PBG bagi MBR agar selesai paling lambat 10 hari, disertai penyesuaian peraturan kepala daerah guna memangkas birokrasi dan mempercepat pembangunan perumahan.

"Tetap perlu diperkuat agar layanan PBG semakin cepat, sederhana, transparan, tidak berbelit-belit, dan tidak membebani masyarakat," ujarnya.

Wiyagus turut menekankan pentingnya sinkronisasi data perumahan melalui koordinasi antara BPS, Ditjen Dukcapil, serta dinas terkait hingga tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Langkah tersebut diperlukan untuk memetakan backlog kepemilikan rumah, kondisi kelayakan hunian, serta memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

Menurutnya, percepatan pembangunan rumah juga harus diiringi dengan tata kelola lingkungan hunian yang layak, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Ia mengapresiasi kolaborasi lintas kementerian, lembaga, perbankan, dan pemerintah daerah dalam mendukung percepatan penyediaan rumah layak huni.

"Kami berharap sinergi ini terus berlanjut menjadi langkah nyata dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah layak bagi masyarakat," tutupnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Direktur Consumer Banking BRI Aris Hartanto, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono, serta masyarakat peserta program Kredit Usaha Rakyat (KUR). (Nanang) 

Baca Juga

Jangan Lewatkan...