Close
Close
Orasi Rakyat News

Infrastruktur Jadi Kunci Hilirisasi Ubi Kayu dan Swasembada Pangan Buru Selatan


Namrole
– Pemerintah Kabupaten Buru Selatan mulai memperkuat langkah strategis untuk mendukung program hilirisasi ubi kayu sekaligus mempercepat terwujudnya kawasan swasembada pangan. Salah satu fokus utama yang kini mendapat perhatian adalah pembangunan infrastruktur dasar, terutama jalan dan jembatan yang menjadi urat nadi konektivitas antarwilayah.

Komitmen tersebut ditandai dengan kunjungan Tim Penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Prioritas Swasembada Pangan Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia ke Kabupaten Buru Selatan. Tim turun langsung melihat kondisi infrastruktur sekaligus memetakan potensi pertanian dan perikanan yang dapat dikembangkan untuk menopang program ketahanan pangan nasional.

Dalam kunjungan tahap pertama, Kecamatan Waesama menjadi salah satu wilayah prioritas. Tim bersama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan dan sejumlah organisasi perangkat daerah terkait menelusuri sejumlah wilayah mulai dari Wamsisi hingga Desa Waetawa.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan, Samsul Sampulawa, membenarkan kunjungan tersebut saat dikonfirmasi wartawan pada Rabu (5/8/2026).

“Memang benar, kemarin ada kunjungan tim dari Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Kunjungan ini penting karena tim datang langsung melihat kondisi di lapangan,” ujar Sampulawa.

Menurutnya, pemilihan Kecamatan Waesama bukan tanpa alasan. Wilayah tersebut masih membutuhkan penguatan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan, agar aktivitas masyarakat dan mobilitas hasil pertanian maupun perikanan dapat berjalan lebih efektif.

“Untuk kunjungan kali pertama, kita arahkan ke Kecamatan Waesama. Di kecamatan ini masih banyak jalan dan jembatan yang belum terbangun. Karena itu, saya bersama tim kementerian turun langsung melihat kondisi jalan dan jembatan, sekaligus memantau sektor pertanian dan perikanan,” jelasnya.

Tidak hanya infrastruktur darat, sektor perikanan juga menjadi bagian dari pemetaan. Tim mengunjungi Desa Waetawa yang dikenal memiliki aktivitas masyarakat pesisir dan kampung nelayan.

Sementara pada sektor pertanian, peninjauan dilakukan di sejumlah desa, antara lain Wamsisi, Waelikut, Simi, Lena dan Waesili. Kawasan tersebut menjadi bagian penting dalam melihat potensi pengembangan pangan sekaligus kesiapan infrastruktur pendukungnya.

Sampulawa menegaskan, kunjungan lapangan tersebut memberikan gambaran nyata kepada pemerintah pusat mengenai kondisi Buru Selatan. Tidak hanya menyangkut kekurangan infrastruktur, tetapi juga potensi besar daerah yang selama ini belum sepenuhnya terkoneksi dengan baik.

“Dengan kunjungan tersebut, tim sudah melihat langsung kondisi lapangan, baik dari sisi infrastruktur maupun potensi perikanan dan pertanian yang ada di Kabupaten Buru Selatan,” katanya.

Dari peninjauan itu, tim Kementerian PU juga telah memperoleh sejumlah data berkaitan dengan kawasan yang diproyeksikan mendukung program swasembada pangan.

Data tersebut nantinya menjadi bagian penting dalam penyusunan rencana pengembangan infrastruktur yang lebih terarah, terutama untuk memastikan kawasan produksi pangan memiliki akses transportasi dan konektivitas yang memadai.

Sampulawa menyebut, kunjungan tersebut belum berhenti pada tahap pertama. Tim Kementerian PU dijadwalkan kembali melakukan survei lanjutan pada akhir September 2026.

“Kunjungan kedua direncanakan berlangsung akhir September 2026. Jadi, prosesnya masih berlanjut dan akan dilakukan pendalaman terhadap hasil peninjauan pertama,” ujarnya.

Bagi Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, agenda tersebut memiliki arti strategis. Sebab, hilirisasi ubi kayu dan pengembangan kawasan swasembada pangan tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan infrastruktur yang kuat.

Karena itu, pemerintah daerah berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan sentra produksi dengan pusat-pusat pelayanan, kecamatan hingga kabupaten.

“Kami dari dinas teknis terkait, dalam hal ini PUPR Buru Selatan, sudah menyerahkan dokumen kepada tim. Harapan kami, melalui kunjungan ini pemerintah pusat melalui Kementerian PU dapat melihat secara langsung kebutuhan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, terutama terkait konektivitas jalan dan jembatan,” tegas Sampulawa.

Ia menilai, konektivitas bukan sekadar persoalan membuka akses jalan, tetapi menjadi fondasi bagi pergerakan ekonomi masyarakat. Jalan yang baik akan memperpendek rantai distribusi, memudahkan petani membawa hasil produksi, membuka akses terhadap pasar, serta memperkuat hubungan antara desa dengan desa, desa dengan kecamatan hingga desa dengan pusat pemerintahan kabupaten.

Dengan demikian, pengembangan infrastruktur di Buru Selatan diharapkan tidak berhenti pada pembangunan fisik semata. Infrastruktur diarahkan menjadi pengungkit ekonomi yang mampu menghubungkan potensi pertanian, perikanan dan industri pengolahan dalam satu mata rantai ekonomi daerah.

Dalam konteks hilirisasi ubi kayu, konektivitas tersebut menjadi semakin penting. Produksi dari sentra-sentra pertanian harus dapat bergerak cepat menuju lokasi pengolahan dan pasar sehingga nilai tambah komoditas tidak seluruhnya berhenti sebagai bahan mentah.

Langkah ini sekaligus membuka peluang bagi Buru Selatan untuk membangun fondasi ekonomi berbasis potensi lokal. Ketika produksi pangan didukung jalan, jembatan dan infrastruktur penunjang yang memadai, maka desa-desa penghasil pangan tidak lagi menjadi wilayah produksi yang terisolasi, melainkan bagian dari jaringan ekonomi daerah.

Pemerintah Kabupaten Buru Selatan berharap hasil survei Kementerian PU nantinya dapat melahirkan perencanaan infrastruktur yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung agenda swasembada pangan nasional.

Kunjungan lapangan tersebut pun menjadi momentum penting untuk mempertemukan potensi besar Buru Selatan dengan kebijakan pembangunan pemerintah pusat. Tantangannya kini bukan sekadar bagaimana menghasilkan ubi kayu, ikan dan komoditas pangan lainnya, tetapi bagaimana memastikan seluruh potensi itu terkoneksi, memiliki nilai tambah dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. (AL)

Baca Juga
Jangan Lewatkan...
Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami
agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama