GMNI dan Aliansi Pemuda Kwoor Soroti Jalan Sausapor–Kwoor

SORONG - Semangat kemerdekaan Republik Indonesia yang memasuki usia ke-81 tahun ternyata belum sepenuhnya dirasakan masyarakat di pelosok Papua Barat Daya. Persoalan infrastruktur, khususnya akses jalan, masih menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan perhatian serius pemerintah.

Kondisi tersebut disuarakan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) bersama Aliansi Pemuda Kwoor melalui Aksi Peduli Pembangunan Jalan Sausapor–Kwoor, Papua Barat Daya.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan kritik sekaligus aspirasi masyarakat terkait kondisi ruas Jalan Sausapor–Kwoor yang dinilai belum memadai. Mereka menilai, keterbatasan infrastruktur jalan secara langsung berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat, distribusi kebutuhan pokok, aktivitas ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar.

Salah satu pesan paling mencolok yang dibawa massa berbunyi:

“Bapak Gubernur Papua Barat Daya, Kami Belum Merdeka Pembangunan!”

Kalimat tersebut bukan sekadar slogan aksi. Bagi GMNI dan Aliansi Pemuda Kwoor, pesan itu merupakan gambaran keresahan masyarakat yang hingga kini masih menantikan hadirnya pembangunan infrastruktur yang layak dan merata.

Massa juga menegaskan pesan perjuangan:

“81 Tahun Indonesia Merdeka, Kami Belum Merdeka Pembangunan.”

Ungkapan tersebut menjadi refleksi bahwa kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai bebas dari penjajahan, tetapi juga sebagai hak masyarakat untuk memperoleh akses pembangunan yang adil, infrastruktur yang layak, serta pelayanan publik yang dapat dirasakan hingga ke wilayah terpencil.

GMNI dan Aliansi Pemuda Kwoor mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya agar tidak menjadikan persoalan Jalan Sausapor–Kwoor sebagai persoalan yang terus berlarut. Mereka meminta pemerintah mengambil langkah konkret melalui perencanaan, penganggaran, dan percepatan pembangunan maupun peningkatan kualitas ruas jalan tersebut.

Menurut massa aksi, jalan bukan sekadar infrastruktur fisik. Jalan merupakan urat nadi yang menghubungkan masyarakat dengan pusat pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan berbagai aktivitas sosial-ekonomi lainnya.

Ketika akses jalan sulit dilalui, masyarakat di wilayah Kwoor turut menanggung dampaknya. Karena itu, pembangunan jalan dinilai harus ditempatkan sebagai bagian penting dari upaya membuka keterisolasian wilayah sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan di Papua Barat Daya.

Aksi tersebut sekaligus menjadi pengingat bagi pemerintah daerah bahwa semangat pembangunan harus berjalan seiring dengan semangat kemerdekaan. Pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi di pusat-pusat kota, sementara masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan masih berhadapan dengan keterbatasan akses.

GMNI dan Aliansi Pemuda Kwoor berharap aspirasi yang disampaikan tidak berhenti sebagai catatan demonstrasi, melainkan mendapat respons nyata dari pemerintah.

“Kemerdekaan harus dirasakan dalam bentuk nyata. Ketika jalan yang layak belum dinikmati masyarakat, maka perjuangan untuk menghadirkan pemerataan pembangunan masih harus terus dilakukan,” menjadi semangat yang mengemuka dalam aksi tersebut.

Kini, perhatian publik tertuju kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, khususnya Gubernur, agar suara masyarakat Kwoor tersebut dijawab dengan kebijakan dan tindakan konkret.

Sebab, bagi masyarakat di wilayah tersebut, merdeka bukan hanya tentang mengibarkan Merah Putih, tetapi juga tentang terbukanya jalan menuju kehidupan yang lebih baik. (YK) 

Baca Juga

Jangan Lewatkan...