Intelektual Sorong Selatan Desak DPRD Panggil Bupati dan Buka LKPJ ke Publik

Sorong Selatan – Intelektual muda Sorong Selatan, Ferry Onim, mendesak DPRD Kabupaten Sorong Selatan untuk segera menjalankan fungsi pengawasannya dengan memanggil Bupati Sorong Selatan guna mempertanyakan realisasi program serta penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang hingga kini dinilai belum dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat.

Menurut Onim, keterbukaan informasi terkait LKPJ merupakan bagian penting dari akuntabilitas pemerintahan daerah kepada publik. Karena itu, DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai capaian program dan penggunaan anggaran daerah.

“DPRD harus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana program pemerintah telah direalisasikan dan bagaimana pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pembangunan,” ujar Onim di Sorong, Jumat (29/5/2026).

Ia menilai peran DPRD Sorong Selatan dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap eksekutif belum terlihat optimal. Menurutnya, sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk isu hak-hak masyarakat adat dan berbagai persoalan sosial lainnya, belum mendapatkan respons yang cukup kuat melalui lembaga perwakilan rakyat tersebut.

Onim juga menyoroti minimnya sikap kritis DPRD terhadap berbagai kebijakan pemerintah maupun aktivitas perusahaan yang beroperasi di wilayah Sorong Selatan. Padahal, kata dia, fungsi utama DPRD adalah melakukan pengawasan, menyerap aspirasi masyarakat, serta memastikan kebijakan yang diambil berpihak kepada kepentingan rakyat.

“DPRD harus hadir sebagai representasi masyarakat. Ketika terjadi persoalan yang menyangkut hak-hak masyarakat adat maupun kepentingan publik lainnya, rakyat berharap ada suara dan sikap yang tegas dari lembaga legislatif,” katanya.

Lebih lanjut, Onim meminta Bupati Sorong Selatan untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat mengenai LKPJ dan capaian pembangunan daerah. Menurutnya, transparansi merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Kami berharap LKPJ Bupati segera dibuka kepada publik sehingga masyarakat dapat mengetahui secara langsung hasil kerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran berjalan,” tegasnya.

Onim menambahkan bahwa keterbukaan informasi, pengawasan yang efektif, serta kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat Sorong Selatan. (FO) 

Baca Juga

Jangan Lewatkan...