Dugaan Kader Karbitan di GMNI Mimika, Mantan Pengurus Komisariat Bicara Terkait Cacat Administrasi

Mimika – Polemik internal di tubuh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Mimika kembali mencuat. Agus Narahaubun, mantan Sekretaris Komisariat DPK Ekonomi GMNI Mimika, menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait proses administrasi organisasi dan mekanisme kaderisasi yang dinilainya menyimpang dari aturan organisasi.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (30/05/2026), Agus menilai kepengurusan DPC GMNI Mimika, baik pada periode sebelumnya maupun kepengurusan yang sedang berjalan, mengalami persoalan administrasi yang berpotensi memengaruhi keabsahan berbagai proses organisasi.

“Jika ditelusuri secara organisatoris, terdapat sejumlah persoalan administrasi yang perlu dikaji secara serius. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sah atau tidaknya sejumlah proses yang telah dijalankan, termasuk terkait pencalonan kandidat yang sejak awal dinilai tidak memenuhi tahapan kaderisasi sebagaimana mestinya,” ujar Agus.

Menurutnya, proses pencalonan salah satu kandidat yang tetap berjalan meski dinilai tidak memenuhi syarat sejak awal menjadi perhatian serius. Ia menilai kondisi tersebut berpotensi melahirkan kader instan atau kader karbitan yang tidak melalui tahapan pendidikan politik, kaderisasi, dan konsolidasi ideologis sebagaimana diatur dalam Sistem Pendidikan dan Kaderisasi GMNI.

Agus juga mengingatkan pentingnya seluruh elemen organisasi berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) GMNI dalam menjalankan roda organisasi.

Ia menjelaskan bahwa dalam AD/ART GMNI ditegaskan bahwa organisasi mahasiswa tersebut bersifat independen, bebas, dan aktif. GMNI, kata dia, bukan merupakan organisasi sayap maupun bagian dari partai politik tertentu.

“AD/ART secara tegas mengatur bahwa kader GMNI yang masih aktif tidak diperkenankan merangkap sebagai anggota partai politik. Selain itu, syarat menjadi anggota GMNI juga mengharuskan seseorang tidak terlibat dalam keanggotaan partai politik, TNI, maupun Polri,” jelasnya.

Lebih lanjut, Agus menegaskan bahwa independensi merupakan prinsip dasar yang harus dijaga oleh seluruh kader GMNI agar organisasi tetap memiliki sikap kritis, berpihak kepada rakyat, dan tidak berada di bawah pengaruh kekuatan politik tertentu.

Meski demikian, ia menambahkan bahwa kebebasan untuk berkiprah di dunia politik diberikan kepada para alumni GMNI melalui Persatuan Alumni GMNI (PA GMNI). Para alumni memiliki hak untuk menyalurkan aspirasi politiknya ke partai mana pun tanpa membawa nama organisasi GMNI.

Agus berharap seluruh dinamika yang berkembang di internal organisasi dapat diselesaikan melalui mekanisme konstitusional organisasi, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan, kaderisasi, serta marwah GMNI sebagai organisasi mahasiswa yang independen dan berideologi kerakyatan. (OR-02)

Baca Juga

Jangan Lewatkan...