Aktivis Muda Kemanusiaan Desak Evaluasi Penempatan Satgas di Distrik Miyah Selatan

Sorong - Aktivis muda pemerhati kemanusiaan, Dominggus Baru, menyampaikan keprihatinan dan kritik terhadap informasi mengenai rencana penempatan personel satuan tugas (Satgas) di Distrik Miyah Selatan, Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya.

Menurut Dominggus, apabila penempatan personel tersebut dilakukan tanpa koordinasi dan pemberitahuan yang memadai kepada pemerintah distrik maupun Pemerintah Kabupaten Tambrauw, maka kondisi itu berpotensi menimbulkan keresahan dan rasa takut di tengah masyarakat. Ia mengaku menerima informasi bahwa sebagian warga memilih meninggalkan kampung mereka dan mengungsi ke wilayah lain karena kekhawatiran atas situasi yang berkembang.

“Kami meminta agar setiap langkah yang berkaitan dengan penempatan personel keamanan dilakukan secara transparan, terkoordinasi, dan melibatkan pemerintah daerah setempat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun keresahan di tengah masyarakat,” ujar Dominggus.

Sebagai aktivis kemanusiaan, ia menekankan pentingnya pendekatan yang mengedepankan perlindungan warga sipil, penghormatan terhadap hak-hak masyarakat, serta komunikasi yang baik antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Dominggus juga meminta pimpinan aparat keamanan di Papua Barat Daya untuk melakukan evaluasi terhadap informasi yang beredar terkait penempatan personel di Distrik Miyah Selatan. Menurutnya, setiap kebijakan keamanan harus dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta memperhatikan kondisi sosial masyarakat setempat.

Selain itu, ia mendorong Pemerintah Kabupaten Tambrauw untuk segera merespons situasi tersebut melalui dialog dan koordinasi dengan seluruh pihak terkait guna memastikan keamanan dan ketenangan masyarakat tetap terjaga.

“Kami berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah yang cepat, bijaksana, dan mengedepankan kepentingan masyarakat. Yang paling penting adalah memastikan warga merasa aman, nyaman, dan tidak mengalami tekanan psikologis akibat situasi yang berkembang,” tegasnya.

Dominggus menambahkan bahwa penyelesaian setiap persoalan keamanan di daerah perlu dilakukan melalui komunikasi yang terbuka, penghormatan terhadap hukum, serta pendekatan yang mengutamakan kemanusiaan dan perlindungan masyarakat sipil. (FO) 

Baca Juga

Jangan Lewatkan...