Oyang Philipus Soroti Dugaan Penyalahgunaan Penerbangan Subsidi oleh Oknum Pegawai Kemenhub.

Maluku Barat Daya - Oyang Philipus akhirnya buka suara terkait dugaan penyalahgunaan fasilitas penerbangan subsidi oleh oknum pegawai Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang dinilai merugikan masyarakat kecil.

Kasus ini bermula dari seorang pemuda asal Kupang yang bekerja di Dinas Lingkungan Hidup di wilayah Moa/Tiakur, Kabupaten Maluku Barat Daya. Pemuda tersebut menerima kabar duka bahwa ayahnya meninggal dunia pada 13 April 2026 di Kupang. Ia kemudian merencanakan perjalanan pulang pada 14 April 2026 melalui rute Moa/Tiakur menuju Kisar untuk selanjutnya melanjutkan penerbangan ke Kupang. Namun, rencana tersebut gagal terlaksana. 

Berdasarkan informasi yang beredar, kursi penerbangan subsidi yang seharusnya dapat diakses oleh masyarakat justru digunakan oleh lima pegawai Kemenhub yang sedang melakukan perjalanan dinas.

Ironisnya, menurut Oyang Philipus, kelima pegawai tersebut hanya melakukan aktivitas singkat di Bandara John Becker Kisar dengan durasi sekitar 15 menit, namun tetap menggunakan fasilitas penerbangan subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

“Ini sangat tidak adil. Masyarakat kecil yang sedang berduka dan sangat membutuhkan akses transportasi justru dikalahkan oleh kepentingan perjalanan dinas yang tidak jelas urgensinya,” tegas Oyang Philipus, Rabu (15/04/2026).

Ia juga mempertanyakan mekanisme pengawasan internal Kemenhub, terutama terkait penggunaan anggaran negara dan fasilitas publik. Menurutnya, perjalanan dinas dengan durasi sangat singkat di bandara tersebut menimbulkan kecurigaan dan patut untuk diperiksa secara menyeluruh.

Oyang Philipus mendesak Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemenhub untuk segera turun tangan dan melakukan investigasi terhadap lima pegawai yang diduga terlibat.

“Kami meminta kepada Irjen Kemenhub untuk segera memeriksa dan menindak tegas jika terbukti ada pelanggaran. Fasilitas negara bukan untuk disalahgunakan, apalagi sampai merampas hak masyarakat kecil,” ujarnya.

Kasus ini kini menjadi perhatian publik dan memicu gelombang kritik terhadap pengelolaan penerbangan subsidi di wilayah timur Indonesia. Masyarakat berharap adanya transparansi, keadilan, serta tindakan tegas agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. (OR-OS).

Baca Juga

Jangan Lewatkan...