Di tengah pro dan kontra tersebut, Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Buton Utara, Laode Yus Asman, menyatakan sikap tegasnya dengan mendukung kehadiran ritel modern tersebut.
Menurut Laode Yus Asman, kehadiran Indomaret tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia menilai, masuknya investasi ritel modern dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal serta meningkatkan perputaran ekonomi di Buton Utara.
“Keberadaan Indomaret justru bisa memberikan dampak positif, baik dari sisi penyerapan tenaga kerja maupun peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Ini adalah bagian dari dinamika pembangunan yang perlu kita sikapi secara bijak,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia juga mengimbau agar seluruh pihak tidak terjebak pada narasi yang dapat memecah belah masyarakat.
Menurutnya, perbedaan pandangan adalah hal yang wajar, namun harus disikapi dengan dialog terbuka dan mengedepankan kepentingan bersama.
Asman menambahkan bahwa pelaku usaha lokal tidak perlu merasa terancam secara berlebihan.
Ia meyakini bahwa dengan strategi yang tepat, pelaku UMKM justru dapat berkembang berdampingan dengan ritel modern, bahkan memanfaatkan peluang kemitraan yang mungkin tercipta.
“Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah daerah mampu mengatur dan memastikan adanya keseimbangan antara ritel modern dan pelaku usaha lokal, sehingga keduanya dapat tumbuh bersama,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Asman juga mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara untuk segera mengambil langkah strategis dan bijak dalam menyikapi polemik ini.
Ia menilai, pemda memiliki peran penting sebagai penyeimbang agar dinamika yang terjadi tidak berkembang menjadi konflik sosial di tengah masyarakat.
Dia menyarankan agar pemda membuka ruang dialog yang melibatkan seluruh pihak, mulai dari pelaku usaha lokal, tokoh masyarakat, hingga investor, guna mencari titik temu yang adil dan transparan.
Selain itu, pemda juga diharapkan dapat menyusun regulasi yang jelas terkait zonasi, kemitraan usaha, serta perlindungan terhadap UMKM lokal.
“Pemda harus hadir sebagai fasilitator, bukan hanya sebagai pemberi izin. Perlu ada kajian yang matang, transparansi dalam proses perizinan, serta jaminan bahwa pelaku usaha lokal tetap mendapatkan ruang untuk berkembang,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap operasional ritel modern agar tetap mematuhi aturan yang berlaku, termasuk dalam hal rekrutmen tenaga kerja lokal dan potensi kerja sama dengan produk-produk UMKM setempat.
Dengan langkah yang tepat dan terukur dari pemerintah daerah, ia optimistis polemik ini dapat diselesaikan secara konstruktif, sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat ekosistem ekonomi yang inklusif di Kabupaten Buton Utara.
“Ini bukan soal menolak atau menerima semata, tetapi bagaimana kita mengelola perubahan agar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Buton Utara,” pungkasnya. (OR-Rls)
Baca Juga
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |