Harga Naik Tanpa Henti, Upah Jalan di Tempat: Siapa yang Diuntungkan?

Nasional - Kenaikan biaya hidup yang terus terjadi dalam beberapa tahun terakhir semakin dirasakan masyarakat luas. Harga kebutuhan pokok seperti beras, listrik, bahan bakar, hingga biaya transportasi terus mengalami fluktuasi, cenderung meningkat. Namun di sisi lain, kenaikan upah tidak berjalan seimbang, sehingga banyak pekerja merasa penghasilan mereka tak lagi mampu mengejar kebutuhan hidup.

Seorang mahasiswa pascasarjana Ilmu Politik, Rifat, menilai kondisi ini sebagai gambaran nyata ketimpangan sosial yang semakin menguat. Menurutnya, bekerja saat ini bukan lagi untuk meningkatkan taraf hidup, melainkan sekadar bertahan agar tidak terpuruk lebih dalam.

“Penghasilan masyarakat sebagian besar habis untuk kebutuhan dasar. Tidak ada ruang untuk menabung, apalagi merencanakan masa depan,” ujarnya.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan di Indonesia yang diukur melalui rasio gini masih berada di kisaran 0,36 dalam beberapa tahun terakhir. Angka ini mencerminkan distribusi ekonomi yang belum merata, di mana kelompok masyarakat berpenghasilan rendah hanya menikmati sebagian kecil dari total pengeluaran nasional.

Kondisi tersebut semakin terasa ketika kenaikan harga kebutuhan pokok tidak diiringi dengan penyesuaian upah yang memadai. Harga terus bergerak mengikuti dinamika pasar global dan kebijakan energi, sementara kenaikan gaji cenderung stagnan. Akibatnya, jurang antara kebutuhan hidup layak dan pendapatan masyarakat semakin melebar.

Dalam perspektif ekonomi politik, fenomena ini bukan hal baru. Karl Marx menjelaskan bahwa dalam sistem ekonomi tertentu, pekerja kerap menghasilkan nilai lebih besar daripada upah yang mereka terima, sementara selisihnya menjadi keuntungan bagi pemilik modal. Sementara itu, Thomas Piketty menyoroti bahwa ketimpangan akan terus melebar ketika pertumbuhan kekayaan lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Dampaknya tidak hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Banyak keluarga harus menghadapi dilema antara membayar kebutuhan dasar seperti sewa rumah atau memenuhi kebutuhan gizi. Bahkan, tidak sedikit pekerja yang merasa gaji mereka sudah habis sebelum akhir bulan.

Tekanan ekonomi yang berkepanjangan juga berimbas pada kondisi sosial. Kesehatan mental terganggu, hubungan keluarga menjadi rentan, dan rasa frustrasi terhadap keadaan semakin meningkat. Dalam jangka panjang, situasi ini berpotensi memicu ketidakstabilan sosial jika ketimpangan terus melebar tanpa solusi nyata.

Rifat menegaskan bahwa kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Ia menilai peran negara sangat penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Kebijakan upah yang adil, perlindungan bagi pekerja informal, serta intervensi terhadap harga kebutuhan pokok adalah langkah yang tidak bisa ditunda,” tegasnya.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar tentang kenaikan harga atau besaran upah. Lebih dari itu, ini adalah soal keadilan dalam sistem ekonomi. Ketika bekerja keras tidak lagi cukup untuk hidup layak, maka muncul pertanyaan mendasar tentang arah sistem yang berjalan saat ini.

Jika ketimpangan terus dibiarkan, bukan hanya kesejahteraan masyarakat yang terancam, tetapi juga kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi itu sendiri. (EH) 

Baca Juga

Jangan Lewatkan...