Seleksi Sekda Papua Pegunungan Harus Transparan dan Tanpa Intervensi

Papua - Tokoh muda dan aktivis sosial asal Papua, Elius Pase, menyerukan kepada seluruh pihak di Provinsi Papua Pegunungan untuk menghormati proses seleksi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) yang saat ini tengah berlangsung. Elius menegaskan pentingnya menjaga integritas dan profesionalitas dalam setiap tahapan seleksi agar tidak menimbulkan kegaduhan sosial maupun kecurigaan publik terhadap mekanisme yang sedang dijalankan.

Kepada media ini, Selasa (17/03/2026), Elius menyoroti adanya indikasi manuver politik dan upaya lobi kepada Menteri Dalam Negeri yang dinilai dapat mengganggu independensi proses seleksi. Menurutnya, tindakan semacam itu tidak hanya mencederai prinsip transparansi dan objektivitas, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

“Proses seleksi Sekda telah memiliki mekanisme yang jelas dan harus dihormati. Semua pihak sebaiknya memberikan ruang kepada panitia seleksi untuk bekerja secara profesional dan independen,” kata Elius.

Elius menambahkan, pejabat publik seharusnya menunjukkan sikap santun dan menghargai prosedur yang berlaku, bukan justru melakukan langkah-langkah yang dapat menimbulkan kesan adanya intervensi politik. Elius menilai bahwa sikap arogan dan ambisi pribadi dalam perebutan jabatan publik dapat memicu ketegangan sosial di tengah masyarakat Papua Pegunungan.

Elius pun mengingatkan agar kepentingan jabatan tidak mengorbankan aspirasi dan kesejahteraan masyarakat, terutama anak negeri Papua Pegunungan. Ia menyoroti masih adanya beberapa kabupaten yang belum melantik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) jalur Otonomi Khusus (Otsus), dan menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak seharusnya dijadikan alat politik dalam perebutan posisi Sekda.

“Hingga kini masih ada kabupaten yang anggota DPRK-nya belum dilantik. Hal ini tidak boleh dijadikan isu untuk kepentingan jabatan tertentu,” tegasnya.

Elius juga mengingatkan bahwa segala bentuk manuver politik yang berlebihan dapat menimbulkan potensi konflik sosial. Karena itu, ia mengimbau seluruh pihak untuk menahan diri, menjaga suasana kondusif, serta menghormati kerja panitia seleksi hingga hasil resmi diumumkan.

Tak hanya itu, Elius berharap Menteri Dalam Negeri tetap bersikap netral dan tidak menanggapi berbagai upaya lobi yang muncul sebelum hasil seleksi diumumkan secara resmi. Ia menegaskan bahwa hanya dengan proses yang adil, terbuka, dan sesuai prosedur, kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah Papua Pegunungan dapat terus terjaga. (OR-ML)

Baca Juga

Jangan Lewatkan...