SMK Soroti Dugaan Pencemaran Laut Muara Badak, Nelayan Tuntut Keadilan Lingkungan

Jakarta – Gelombang protes terhadap dugaan pencemaran lingkungan kembali mencuat setelah Solidaritas Mahasiswa Kalimantan menyoroti kasus kematian massal kerang dara di wilayah pesisir Muara Badak. Insiden tersebut disebut telah menimbulkan kerugian material maupun non-material bagi nelayan setempat dan diduga berkaitan dengan aktivitas pengeboran minyak milik PT Pertamina Hulu Sanga Sanga.

Koordinator Solidaritas Mahasiswa Kalimantan, Yohanis G. Purnomo, menegaskan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan aksi besar-besaran di Kementerian Lingkungan Hidup serta kantor perusahaan migas terkait. Menurutnya, kasus kematian massal kerang dara tersebut telah berlangsung sekitar satu tahun tanpa kejelasan penyelesaian, meskipun dampaknya sangat besar terhadap keberlangsungan mata pencaharian masyarakat pesisir.

Yohanis menilai pemerintah belum menunjukkan langkah konkret dalam menuntaskan persoalan ini. Ia juga menyayangkan keputusan kementerian yang membatalkan gugatan dari Koalisi Nelayan Kerang Dara Muara Badak.

“Kami melihat seolah ada pengabaian terhadap hasil uji laboratorium dari Universitas Mulawarman yang menunjukkan adanya indikasi pencemaran laut akibat limbah pengeboran,” ujar Yohanis dalam keterangannya, Selasa (17/2/2026).

Ia menambahkan, dalam waktu dekat kelompok mahasiswa di tingkat nasional berencana menggelar aksi lanjutan dengan tuntutan utama berupa ganti rugi material dan non-material bagi nelayan terdampak. Pasalnya, kondisi perairan Muara Badak disebut masih tercemar sehingga belum memungkinkan untuk kembali dijadikan lokasi budidaya kerang dara seperti sebelumnya.

Lebih lanjut, Yohanis juga mengungkapkan adanya dugaan hubungan tidak transparan antara perusahaan migas dan pihak pemerintah. Dugaan tersebut muncul setelah pembatalan gugatan dilakukan dengan alasan tidak ditemukan tumpahan limbah di wilayah Muara Badak.

Berdasarkan informasi yang dihimpun hingga saat ini, nelayan terdampak disebut belum menerima kompensasi apa pun dari pihak perusahaan. Situasi ini dinilai memperpanjang beban ekonomi masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada hasil laut.

Solidaritas Mahasiswa Kalimantan pun mendesak pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk mengambil langkah tegas guna memastikan penyelesaian kasus berjalan transparan, adil, dan berpihak pada masyarakat terdampak.

Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut isu perlindungan lingkungan, tanggung jawab industri ekstraktif, serta keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir di Kalimantan Timur. Hingga kini, publik masih menunggu hasil investigasi resmi serta langkah konkret penyelesaian dari seluruh pihak terkait. (EH)

Baca Juga

Jangan Lewatkan...