GMNI Desak Evaluasi Total LPDP, Rekrutmen Dinilai Belum Kokohkan Komitmen Kebangsaan

Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menilai program beasiswa negara melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) perlu dievaluasi secara menyeluruh. Kritik ini disampaikan menyusul polemik publik terkait perubahan kewarganegaraan anak dari penerima beasiswa negara yang dinilai sebagai alarm serius bagi desain pembinaan kebangsaan.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP GMNI, Hizkia Rantung, menegaskan bahwa negara memikul mandat strategis dalam membangun sumber daya manusia unggul melalui LPDP. Menurutnya, pendidikan bukan sekadar pemenuhan hak konstitusional sebagaimana diamanatkan Pasal 31 UUD 1945, melainkan instrumen penting dalam pembentukan karakter kebangsaan.

“Jika negara membiayai pendidikan tinggi hingga ke pusat akademik dunia tetapi gagal memastikan komitmen ideologis penerimanya tetap berakar pada kepentingan nasional, maka yang bermasalah bukan hanya individu, melainkan arsitektur kebijakan itu sendiri,” tegas Hizkia dalam keterangannya di Jakarta.

Ia menilai LPDP tidak boleh dipersempit hanya sebagai subsidi mobilitas global. Program tersebut, kata dia, sejak awal dirancang sebagai investasi strategis bangsa untuk melahirkan generasi intelektual yang memiliki kapasitas akademik sekaligus loyalitas kebangsaan.

“Investasi publik dalam pendidikan tinggi seharusnya melahirkan pejuang-pemikir yang cerdas secara intelektual dan setia pada proyek kebangsaan,” ujarnya.

GMNI memandang polemik yang muncul saat ini menunjukkan bahwa desain pembinaan nasionalisme dalam skema LPDP belum sepenuhnya kokoh. Dalam perspektif nation building, Hizkia menekankan bahwa pendidikan adalah alat perjuangan yang harus memperkuat keberpihakan sadar terhadap tanah air.

Ia mengingatkan bahwa negara membangun ketahanan tidak hanya melalui kekuatan militer dan ekonomi, tetapi juga melalui kualitas manusianya. Karena itu, menurut GMNI, kegagalan memastikan orientasi kebangsaan penerima beasiswa berpotensi melemahkan tujuan strategis investasi pendidikan tinggi.

Atas dasar itu, GMNI mendesak pemerintah melakukan evaluasi total terhadap sistem rekrutmen LPDP, termasuk mekanisme asesmen komitmen kebangsaan dan pola pembinaan penerima beasiswa.

“Seleksi tidak cukup hanya mengukur kecerdasan akademik dan kapasitas profesional, tetapi juga kedalaman integritas ideologis penerima,” kata Hizkia.

Ia menambahkan, penguatan regulasi tidak boleh dipandang sebagai pembatasan hak konstitusional warga negara. Sebaliknya, langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan dana publik benar-benar menghasilkan sumber daya manusia unggul yang tetap berpijak pada kepentingan nasional.

“Indonesia membutuhkan generasi yang mampu bersaing secara global tanpa kehilangan orientasi kebangsaan. Kecerdasan harus berjalan seiring dengan kesetiaan,” pungkasnya. (EH) 

Baca Juga

Jangan Lewatkan...