“Kami melihat ada sesuatu yang tidak beres. Ketua Carateker DPD II KNPI Raja Ampat harus memberikan penjelasan dan klarifikasi terkait penundaan Musda yang berlarut-larut ini,” tegas Kundrat yang juga dikenal sebagai tokoh pemuda Raja Ampat, Jumat (31/101/2025).
Tak hanya soal penundaan, Kundrat juga menyoroti munculnya persoalan baru. Menurut informasi yang diterimanya, para ketua KNPI distrik di Raja Ampat melayangkan protes kepada Kepala Bidang Kesra dan Bupati Raja Ampat. Mereka meminta agar anggaran untuk Rapim dan Musda tidak diturunkan terlebih dahulu, karena diduga Ketua Carateker KNPI Raja Ampat telah mengganti seluruh ketua KNPI distrik tanpa sepengetahuan kepala distrik dan tanpa dasar SK sebelumnya.
“Ini jelas mencederai mekanisme organisasi. Para pemuda di distrik merasa tidak dihargai,” ujar Kundrat menegaskan.
Lebih jauh, Kundrat juga mengkritisi kinerja Carateker DPD I KNPI Provinsi Papua Barat Daya, yang dinilainya tidak profesional dan berpihak pada kandidat tertentu. Ia menuding, beberapa pelaksanaan Rapim dan Musda di kabupaten lain di provinsi tersebut juga tidak sesuai dengan AD/ART KNPI.
“Kami mendesak DPP KNPI di bawah kepemimpinan Ketua Umum Ryano Panjaitan agar segera mengganti Carateker DPD I KNPI Papua Barat Daya. Kami menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepengurusan sementara tersebut, karena cara-cara mereka justru memperuncing perpecahan di tubuh pemuda, bukan mempersatukan,” tegas Kundrat.
Ia juga meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat, khususnya Bupati dan Wakil Bupati, agar tidak menyalurkan anggaran kepemudaan kepada pihak-pihak yang dinilai tidak menjalankan tugas sesuai aturan organisasi KNPI.
“Pemuda Raja Ampat menolak keras praktik-praktik yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kami ingin KNPI menjadi wadah pemersatu, bukan alat politik,” pungkas Kundrat Kaisepo. (OR-FO)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |