Dalam pernyataannya, Boas Manas menyebut bahwa wilayah Iwaro memiliki kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sorong Selatan, dengan nilai mencapai sekitar Rp5 miliar per tahun. Namun, menurutnya, masyarakat adat Iwaro tidak mendapatkan perhatian yang sepadan.
“Kami melihat bahwa wilayah adat Iwaro selama ini menjadi penyumbang PAD bagi Kabupaten Sorong Selatan, tetapi kepentingan masyarakat Iwaro kurang diperhatikan. Bahkan, ada upaya penyabotasian terhadap hak-hak wilayah adat kami,” tegas Boas Manas.
Ia menuturkan, rencana pembentukan Kabupaten Imekko sebenarnya dapat diterima oleh masyarakat Iwaro apabila dilakukan secara adil dan menghormati struktur adat yang ada. Namun, Boas menilai para tokoh adat Iwaro tidak dilibatkan dalam proses pembahasan maupun konsolidasi jelang Mubes Imekko II.
“Kami bukan menolak pemekaran. Tetapi prosesnya harus menghormati para tokoh adat dan tidak mengorbankan wilayah kami. Kalau sebelum kabupaten terbentuk saja kami tidak dihargai, bagaimana nanti setelah terbentuk? Jangan sampai masyarakat Iwaro hanya menjadi penonton,” ujarnya.
Boas Manas menegaskan, selama Distrik Iwaro belum direalisasikan, DAS Iwaro sepakat untuk tidak memberikan tanah atau dukungan bagi pembentukan Kabupaten Imekko.
“Kami berhak menentukan sikap kami sendiri untuk melindungi hak-hak masyarakat adat Iwaro. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka Iwaro akan keluar dari bingkai Imekko dan tetap bersama Kabupaten Sorong Selatan,” katanya.
DAS Iwaro bersama para intelektual adat menyatakan siap berdiri bersama dalam memperjuangkan dan mempertahankan wilayah adat serta hak-hak masyarakat Iwaro untuk masa depan.
Dengan pernyataan ini, arah dukungan dan dinamika internal dalam proses pembentukan Kabupaten Imekko diperkirakan akan menjadi perhatian serius berbagai pihak, terutama pemerintah daerah dan lembaga adat terkait. (FO)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |