GMNI Duga Ada Oknum TNI yang Terlibat sebagai Mafia Tambang Gunung Botak

Ambon - Gunung Botak merupakan kawasan gunung emas yang dijadikan sebagai tempat penambangan liar di Kecamatan Waiapo, Kabupaten Buru, Maluku. Diketahui aktivitas tambang ini telah dimulai sejak Oktober 2011. Namun begitu, tambang ini telah dibuka kembali berulang kali oleh para petambang dan melibatkan sejumlah masyarakat dari Pulau buru dan luar Pulau buru. Sehingga tanpa ada perhatian dan penertiban yang serius dari pemerintah.

Ketua Bidang Pengkajian dan Penalaran GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) komisariat FIPK IAKN, Marsel Waimese juga selaku anak daerah Pulau buru menceritakan pengalamannya saat melakukan pencarian emas di gunung botak pada awal bulan Januari 2025 dan bertemu anggota TNI yang melakukan penjagaan di satu lokasi gunung botak.

"Saya pernah pulang ke buru dan waktu itu mau melakukan pencarian emas di satu lokasi pada bulan januari kemarin dan tiba-tiba ada salah seorang yang menegur saya untuk mengambil emas di lokasi tersebut. Setelah oknum tersebut mendekati saya dengan menggunakan pakaian TNI barulah saya mengetahui dia itu anggota TNI yang menguasai lahan tersebut," ujar Waimese kepada media ini, Senin (20/10/2025).

Waimese menduga ada anggota TNI tersebut terlibat aktif dalam pengelolaan tambang di Gunung Botak. "Dugaan saya, anggota TNI tersebut selalu aktif dalam pengoperasian tambang di lokasi tersebut, apalagi sampai menjaga kawasan tersebut," tambahnya.

Ia menilai praktik anggota TNI tersebut telah melanggar profesinya sebagai seorang prajurit yang tugasnya menjaga keamanan saat pengawasan oleh kepolisian di gunung botak diganti dengan TNI.

"Ini memang melanggar profesinya sebagai seorang prajurit dan sebagai anggota TNI karena tugasnya hanya untuk menjaga keamanan disitu, bukan berarti harus tutur terlibat dalam pengelolaan tambang emas," jelasnya.

Menurutnya, tindakan ini harus ada instruksi langsung dari Pangdam/XV Pattimura Ambon untuk anggota dan bawahannya tidak terlibat dalam pengelolaan tambang.

"Harus ada instruksi dari Pangdam kepada seluruh bawahannya untuk tidak melakukan tindakan serupa yang bisa mengurangi profesionalisme seorang prajurit TNI," harapnya.

Waimese pun mengungkapkan dampak baik dan buruknya pertambangan tersebut dengan hadirnya 10 koperasi di tambang gunung botak.

"Ada dampak negatif dari pertambangan ini yaitu kita ketika hadirnya 10 koperasi di gunung botak ini sebagian masyarakat yang tidak berpendidikan akan sulit mendapatkan pekerjaan karena harus melengkapi administrasi yang membutuhkan ijazah. Sedangkan dampak positifnya semua orang dari dalam daerah dan luar daerah dapat bekerja di gunung botak jika tidak ada 10 koperasi yang beroperasi di gunung botak tersebut," tutupnya. (OR-Rls)

Baca Juga