Arahan itu disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Pemerintahan se-Wilayah Sumatra Tahun 2025 yang digelar di Swiss-Belhotel Harbour Bay, Batam, Kepulauan Riau, Minggu (21/9/2025).
Soliditas Forkopimda Kunci Stabilitas Daerah
Dalam pidatonya, Mendagri menekankan bahwa kondusivitas wilayah adalah fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik yang efektif. Karena itu, ia meminta kepala daerah untuk memperkuat kerja sama dan sinergi dengan seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Mendagri juga menyinggung pentingnya merangkul berbagai elemen masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang kerap menggelar unjuk rasa. Menurutnya, dialog terbuka jauh lebih efektif ketimbang represi.
“Kelompok-kelompok yang biasa turun ke jalan, yang kadang kita anggap bisa memicu potensi kerusuhan, justru harus diajak berdialog. Lebih baik bicara, duduk bersama, daripada konflik di lapangan,” ujar Tito.
Ia juga kembali menyampaikan pesan Presiden mengenai perlunya menghidupkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) sebagai bentuk kearifan lokal dan gotong royong masyarakat dalam menjaga keamanan wilayahnya masing-masing.
Jangan Pamer Kekayaan, Fokus Bantu Rakyat
Lebih lanjut, Mendagri mengingatkan agar para kepala daerah tidak memamerkan gaya hidup mewah di tengah kondisi sosial yang belum merata. Ia meminta agar para pejabat fokus menjalankan program-program yang menyentuh kebutuhan rakyat, seperti bantuan sosial, pasar murah, hingga renovasi rumah tidak layak huni (RTLH).
Menurutnya, di tengah situasi ekonomi yang menantang, empati dan kesederhanaan pemimpin adalah bagian dari stabilitas sosial.
Siapkan Langkah Strategis Hadapi Pengalihan TKD
Dalam aspek fiskal, Mendagri juga mengingatkan soal rencana pengalihan sebagian dana Transfer ke Daerah (TKD) yang akan berlaku pada tahun anggaran 2026. Ia mengimbau kepala daerah untuk mulai melakukan efisiensi belanja dan menyusun strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal secara mandiri.
“Kita sudah koordinasi dengan Menteri Keuangan agar pengalihan TKD mempertimbangkan kapasitas fiskal masing-masing daerah. Tapi Pemda juga harus mulai bergerak mencari potensi ekonomi yang realistis, tanpa membebani rakyat kecil,” tegasnya.
Ia mendorong Pemda menggali sumber pendapatan melalui penguatan sektor swasta, investasi lokal, dan optimalisasi program prioritas nasional yang dilaksanakan di daerah. Hal ini penting agar ketergantungan terhadap dana pusat bisa dikurangi secara bertahap.
Belanja Pemerintah dan Swasta Harus Seimbang
Tito Karnavian juga menyoroti rendahnya realisasi belanja di sejumlah pemerintah daerah, terutama di tingkat provinsi di Pulau Sumatra. Ia mengingatkan bahwa belanja pemerintah adalah salah satu mesin penggerak ekonomi, selain sektor swasta.
"Kalau ingin pertumbuhan ekonomi naik tinggi, dua mesin harus hidup: belanja pemerintah dan sektor swasta. Kalau Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah, itu tandanya swastanya belum bergerak," ujarnya.
Dihadiri Tokoh Nasional dan Daerah
Rapat koordinasi ini juga menghadirkan dua narasumber utama, yakni Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Tommy Andana. Turut hadir pula para gubernur se-Sumatra, bupati dan wali kota se-Provinsi Kepri, serta jajaran pejabat pusat dan daerah lainnya.
Acara ini menjadi forum penting untuk menyatukan langkah antara pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan sosial-ekonomi ke depan, termasuk menjaga stabilitas dan menumbuhkan kemandirian fiskal daerah. (OR-Rls)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |