Kemendagri Tegaskan Pemda Wajib Perkuat UMKM Kerajinan Lewat Dekranasda

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa pemerintah daerah (Pemda) wajib memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di bidang kerajinan, melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda).

Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menempatkan UMKM dan kewirausahaan sebagai motor penggerak pemerataan ekonomi nasional.

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Kerajinan Nasional 2025 di Jakarta, Rabu (24/9/2025), mengatakan bahwa setiap Pemda diminta mengalokasikan minimal 40 persen belanja barang dan jasa untuk produk-produk UMKM.

“Dekranasda harus menjadi penggerak utama dalam pengembangan produk kerajinan daerah, mulai dari promosi, peningkatan kapasitas perajin, hingga membuka akses pasar global,” ujar Restuardy dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi.

Ketentuan tersebut juga diperkuat melalui Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RKPD dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD.

Menurut Restuardy, Dekranasda memiliki peran penting dalam memperkuat tata kelola, mendorong inovasi desain, meningkatkan daya saing produk berbasis kearifan lokal, serta memperluas jangkauan pasar. Selain itu, Dekranasda juga diharapkan mampu menjaga kelestarian budaya daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan para perajin.

“Pengembangan kerajinan bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga tentang pelestarian identitas budaya,” tegasnya.

Ia mencontohkan, berbagai produk khas daerah seperti ulos dari Sumatera Utara, tenun ikat dari Nusa Tenggara Timur, hingga sutra dari Sulawesi Selatan tidak hanya memiliki nilai budaya tinggi, tetapi juga potensi besar sebagai produk ekspor dan alat branding daerah.

Restuardy menekankan bahwa pelestarian budaya perlu dipadukan dengan inovasi dan pemanfaatan teknologi digital agar produk kerajinan dapat bersaing di pasar modern.

“Dekranasda bukan hanya wadah pelestarian seni dan tradisi, tapi juga motor penggerak ekonomi lokal,” ujarnya.

Rakernas ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha, sehingga produk kerajinan Indonesia semakin kompetitif di pasar global.

( Nanang )

Baca Juga