GEMPHA PBD Kecam Keras Menteri ESDM Bahlil Lahadalia: Raja Ampat Bukan Tanah Warisanmu!

Sorong - Ketua Generasi Muda Pejuang Hak Adat Papua Barat Daya (GEMPHA PBD), Rojer Mambraku, S.H., melayangkan kecaman keras terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, atas keputusannya yang dinilai gegabah dalam membuka kembali operasional PT Gag Nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Dalam pernyataan resminya, Rojer menegaskan bahwa Raja Ampat bukan milik pribadi Menteri Bahlil, sehingga segala kebijakan terkait tanah adat seharusnya melalui proses dialog bersama masyarakat adat sebagai pemilik sah wilayah tersebut.

"Saya, Rojer Mambraku, SH, sebagai Ketua GEMPHA PBD, menegaskan bahwa Kabupaten Raja Ampat bukan tanah milik Anda, Pak Menteri. Tidak bisa seenaknya Anda mengeluarkan izin operasional tanpa bicara dan berunding dulu dengan masyarakat adat Papua sebagai pemilik tanah," tegas Rojer.

Pemerintah dan Tokoh Adat Tidak Dilibatkan

Rojer juga mengecam langkah Menteri ESDM yang membuka kembali operasional PT Gag Nikel tanpa melibatkan unsur pemerintahan daerah maupun tokoh masyarakat. Menurutnya, keputusan tersebut diambil secara sepihak tanpa konsultasi dengan:

• Bupati Raja Ampat

• DPR RI dan DPD RI

• DPRD Papua Barat Daya

• DPRD Kabupaten Raja Ampat

• Tokoh adat, masyarakat lokal, dan pemuda Papua

"Ini bentuk nyata dari sikap arogan dan tidak menghormati hak masyarakat adat. Bahlil bukan orang Papua, sehingga ia tidak memahami sepenuhnya bagaimana dialektika sosial dan budaya masyarakat Papua berjalan," lanjutnya.

GEMPHA Siap Gelar Aksi Besar-Besaran

Lebih lanjut, Rojer Mambraku menyatakan bahwa apabila operasional PT Gag Nikel tetap dipaksakan tanpa penyelesaian konflik di tingkat masyarakat adat, maka GEMPHA PBD siap menggelar aksi besar-besaran di Raja Ampat dan Kantor Gubernur Papua Barat Daya.

"Jika langkah ini terus dipaksakan, kami tidak akan diam. Kami akan turun aksi dalam skala besar untuk menolak segala bentuk eksploitasi yang tidak adil atas tanah adat kami," ujarnya dengan tegas.

Desak MRP Papua Barat Daya Ambil Sikap

GEMPHA juga mendesak Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya agar tidak tinggal diam terhadap ancaman terhadap hak-hak masyarakat adat. Rojer meminta MRP menunjukkan keberpihakan yang nyata pada rakyat adat yang saat ini merasa terancam.

"MRP PBD jangan hanya menjadi simbol. Ketika masyarakat adat terancam, maka MRP wajib bersuara dan turun tangan menyelesaikan persoalan yang terjadi di Raja Ampat," pungkas Rojer. (OR-FO)

Baca Juga