“Sudah saatnya jabatan legislatif cukup dua periode. Ini demi mencegah praktik oligarki politik dan meningkatkan kualitas parlemen,” tegas Diamin dalam pernyataan resminya di Jakarta, Rabu (11/9/2025).
Tak hanya soal masa jabatan, Diamin juga mengusulkan syarat minimal pendidikan S1 bagi calon anggota DPR, guna memastikan kapasitas intelektual dalam pembentukan undang-undang dan fungsi pengawasan.
“Parlemen adalah rumah rakyat, bukan panggung untuk politisi karbitan. Mereka yang dilantik harus sadar bahwa mereka adalah wakil rakyat, bukan wakil ketua partai,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Diamin juga menyinggung maraknya stigma negatif terhadap parlemen yang terus berkembang, termasuk istilah "stigma Korea" yang disebut-sebut oleh tokoh masyarakat Bambang Pancul. Ia mengingatkan agar wakil rakyat tak terjebak dalam glorifikasi semu yang justru merusak citra DPR di mata publik.
“Mereka harus berani keluar dari bayang-bayang narasi kosong. Saatnya DPR hadir dengan wajah baru: bersih, berintegritas, dan berpihak pada rakyat,” kata Diamin.
Ia juga menuntut pemangkasan berbagai fasilitas mewah yang selama ini dinikmati anggota dewan, seperti perumahan dinas, hotel saat reses, hingga tunjangan berlebih.
“Di saat rakyat berjibaku dengan kondisi ekonomi yang sulit, para wakil rakyat harus menunjukkan empati. Pangkas semua yang tidak perlu. Uang negara bukan untuk dimanjakan, tapi untuk diselamatkan,” tegasnya lagi.
Desakan yang disampaikan OMBB ini mencerminkan keresahan publik yang kian besar terhadap kinerja parlemen. Transparansi, efisiensi anggaran, serta akuntabilitas kian menjadi tuntutan utama masyarakat.
“Jika DPR ingin kembali dipercaya, maka perubahan harus dimulai dari dalam. Bukan dengan janji, tapi aksi nyata,” tutup Diamin. (OR-Rls)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |