GMNI Biak Usung Isu Strategis Papua dalam Kongres Nasional

Bandung – Dalam rangkaian Kongres Nasional GMNI ke-XXII yang digelar di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 15-28 Juli 2025, DPC GMNI Kabupaten Biak Numfor tampil aktif menyuarakan berbagai isu strategis daerah dalam Sidang Komisi Politik. Delegasi GMNI Biak menekankan pentingnya peran organisasi secara nasional dalam mengawal aspirasi rakyat Papua, khususnya di wilayah adat Saireri dan Kabupaten Biak Numfor.

Melalui forum strategis ini, GMNI Biak Numfor mengusulkan tiga agenda prioritas yang dinilai mendesak dan layak menjadi arah gerak organisasi di tingkat nasional. Ketiga isu ini diharapkan menjadi fokus utama Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP GMNI terpilih dalam menyusun program kerja ke depan.

1. Pengembalian Status Internasional Bandara Frans Kaisiepo

Dalam sidang, GMNI Biak kembali mengangkat wacana pentingnya mengembalikan status internasional Bandara Frans Kaisiepo yang dicabut pada tahun 2024. Bandara ini sebelumnya menjadi simpul penting konektivitas udara di wilayah timur Indonesia dan kawasan Pasifik.

“Pencabutan status internasional adalah kemunduran pembangunan di Papua. Bandara Frans Kaisiepo bukan hanya simbol kebanggaan, tapi juga gerbang ekonomi, pertahanan, dan peradaban. GMNI harus ikut memperjuangkan hak konektivitas rakyat Biak ke dunia,” tegas Sarinah Feni Rumere, senior GMNI Biak.

2. Percepatan Pemekaran DOB Papua Utara

GMNI Biak secara tegas menyatakan dukungan terhadap percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Utara. Bagi GMNI Biak, pemekaran bukan sekadar agenda administratif, tetapi strategi memperkuat keadilan pembangunan dan memperluas akses politik rakyat Papua.

“Sudah saatnya wilayah adat Saireri menjadi subjek utama pembangunan, bukan hanya objek. Pemekaran ini harus dikawal agar berpihak pada rakyat, bukan sekadar proyek elite,” ujar Wilfreno, Ketua DPC GMNI Biak.

3. Perlindungan Hak Masyarakat Adat atas Tanah

Isu ketiga yang dikawal GMNI Biak adalah pentingnya perlindungan terhadap hak tanah adat atau hak ulayat yang sering terabaikan dalam proyek pembangunan. GMNI menilai bahwa DPP GMNI ke depan harus menjadi kekuatan moral dan politik dalam menyuarakan serta membela hak-hak masyarakat adat.

“Tanah adalah identitas masyarakat adat. Jika tanah dirampas, maka hilang akar mereka. DPP GMNI harus berani bersikap dan terlibat dalam kebijakan yang melindungi hak-hak ini,” lanjut Feni Rumere.

GMNI sebagai Jembatan Strategis: Menyatukan Aspirasi Pusat dan Daerah

Bagi DPC GMNI Biak, Kongres ini bukan sekadar ajang suksesi kepemimpinan, tetapi momentum strategis untuk membangun konsolidasi ideologis dan memastikan keberpihakan organisasi kepada rakyat.

Jika GMNI mengaku sebagai anak ideologis Bung Karno, maka kehadirannya harus nyata di tengah rakyat – terutama mereka yang selama ini terpinggirkan. Papua adalah bagian sah Republik dan layak mendapat tempat adil dalam pembangunan nasional,” pungkas Wilfreno.

Dengan semangat Marhaenisme, DPC GMNI Biak menyatakan kesiapan untuk terus menjadi pelopor perjuangan rakyat Papua, khususnya Kabupaten Biak Numfor, dan mengawal komitmen organisasi agar tetap berada di garis ideologi serta keberpihakan terhadap kaum tertindas. Merdeka! GMNI Jaya! Marhaen Menang! (OR-RL)

Baca Juga