Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sikka, Lambertus Sol Keytimu, menyampaikan bahwa persiapan pelaksanaan Pilkades sudah cukup matang dari sisi anggaran. Namun, pihaknya masih menunggu regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa, terutama Peraturan Pemerintah (PP) yang belum terbit.
“Peraturan pemerintahnya masih dalam tahap harmonisasi di Kementerian Dalam Negeri, tepatnya di Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Proses ini tertunda karena adanya restrukturisasi di tingkat kementerian,” ungkap Lambertus, Kamis (31/7/2025).
Menurutnya, berdasarkan hasil konsultasi langsung ke Jakarta, PP tersebut diperkirakan akan terbit akhir Agustus 2025. Setelah itu, tahapan Pilkades akan langsung dimulai pada September.
“Setelah PP keluar, akan menyusul Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Kita akan sesuaikan lagi dengan Peraturan Daerah (Perda),” jelasnya.
Meski Perda belum direvisi, Lambertus memastikan bahwa hal tersebut tidak akan mengganggu pelaksanaan Pilkades. Permendagri nantinya akan menjadi acuan pelaksanaan sementara.
“Perda kita sebenarnya sudah ada. Hanya soal batas usia calon kepala desa yang perlu disesuaikan. Di pusat tidak ada batasan usia, sedangkan di daerah kita masih membatasi. Itu nanti bisa disesuaikan,” tambahnya.
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkades, DPMD Sikka telah menyiapkan bantuan dana bagi setiap desa. Desa di wilayah daratan akan menerima Rp 25 juta, sedangkan desa di wilayah kepulauan mendapatkan Rp 30 juta. Total anggaran yang disiapkan mencapai lebih dari Rp 2 miliar.
“Jumlah desa yang ikut Pilkades serentak sebanyak 131. Seharusnya 132, tetapi satu desa menggelar pemilihan antar waktu, sehingga tidak ikut Pilkades serentak,” pungkas Lambertus.
Dengan kesiapan anggaran dan dukungan regulasi yang sedang dalam proses finalisasi, Pilkades serentak di Kabupaten Sikka dipastikan tetap berjalan sesuai jadwal. (OR-M3)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |