Tewawo menjelaskan bahwa konsep program 100 hari kerja umumnya digunakan sebagai indikator awal untuk menilai kinerja kepala daerah setelah dilantik.
Tradisi ini muncul sejak era reformasi dan kini, di era digital, masyarakat dengan mudah dapat memantau serta menilai berbagai program yang dijalankan kepala daerah, termasuk program 100 hari kerja.
Namun demikian, menurutnya terlalu "miring" jika menilai pemerintahan LHM-GES hanya berdasarkan 100 hari pertama, seolah-olah pemerintahan ini tidak menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan apa yang telah diprogramkan.
"Terlalu miring jika kita menilai pemerintahan LHM-GES atas 100 hari kerjanya menjadi sebuah acuan yang seolah olah tidak menjalankan roda pemerintahan dengan baik sebagaimana apa yang telah di programkan. Ini kan lucu," ujar Tewawo, Minggu (1/6/2025).
Ia mengingatkan bahwa, seharusnya semua pihak menengok kondisi saat ini dimana negara sedang melakukan efisiensi besar-besaran dan hal itu turut mempengaruhi berbagai program yang akan dijalankan.
“Kita perlu melihat ke belakang, bagaimana berbagai kompleksitas yang dihadapi negara saat ini berdampak ke seluruh daerah, termasuk Kabupaten Buru Selatan. Jangan sampai penilaian kita terjebak pada persepsi sesaat tanpa melihat konteks yang lebih luas,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa di balik program 100 hari kerja, masih ada 1.726 hari kerja ke depan yang harus dikawal bersama-sama.
Tewawo mengajak semua pihak untuk bersatu padu membangun Buru Selatan yang lebih baik, terutama melalui kerja sama yang harmonis antara tiga lembaga utama yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
“Negeri ini bukan tanggung jawab segelintir atau sekelompok orang saja. Negeri ini milik kita bersama, dan menjadi tanggung jawab kita bersama pula,” tutup Tewawo. (AL)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |