Pemkab Bursel Soan ke KPK, Komitmen Perkuat Pencegahan Korupsi

Namrole - Dalam upaya membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan (Pemkab Bursel) di bawah kepemimpinan Bupati La Hamidi dan Wakil Bupati Gerson Eliaser Selsily (LHM-GES) melakukan kunjungan resmi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia pada Selasa, 20 Mei 2025.

"Bursel ini dari berbagai aspek memang belum sepenuhnya baik, termasuk dari sudut pandang Aparat Penegak Hukum (APH). Kehadiran kami di KPK untuk memastikan bahwa Pemkab Bursel mendukung penuh program KPK demi perbaikan ke depan," ujar Bupati La Hamidi kepada sejumlah wartawan, Kamis, 22 Mei 2025, di ruang kerjanya.

La Hamidi menjelaskan bahwa kunjungan tersebut dilakukan bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bersilaturahmi dan berdialog terkait hasil rapat koordinasi pemantauan program pemberantasan korupsi terintegrasi (MCP, SPI, dan tematik penyelamatan keuangan serta aset) yang sebelumnya digelar pada 6–7 November 2024.

"Tahun lalu ada 14 rekomendasi dari KPK, sebagian besar sudah kami tindak lanjuti. Kunjungan ini juga bagian dari laporan tindak lanjut tersebut," imbuhnya.

Ia merinci bahwa MCP KPK wilayah V 3 mencakup delapan area intervensi, yakni: Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan barang dan jasa, Pelayanan publik, Pengawasan oleh APIP, Manajemen ASN, Pengelolaan barang milik daerah, dan Optimalisasi pajak daerah.

Kedelapan area tersebut terdiri dari 26 indikator dan 62 subindikator.

"Selain bersilaturahmi, kami juga meminta saran dan arahan KPK guna mendorong percepatan program pencegahan korupsi melalui MCP," ungkap mantan anggota DPRD Bursel ini.

Menurutnya, KPK menyambut baik komitmen Pemkab Bursel dan siap memberikan pendampingan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

"KPK berharap tidak ada lagi praktik korupsi di Bursel. Karena itu, pencegahan harus terus kita lakukan secara konsisten," tegas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Ia mengakui, capaian MCP Kabupaten Bursel masih tergolong rendah dibanding daerah lain. Namun pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan kinerja pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme.

"Melalui pertemuan ini, KPK akan mendampingi penyelesaian berbagai persoalan tata kelola pemerintahan untuk memperbaiki kelemahan dalam pelaksanaan program pencegahan korupsi," pungkasnya. (AL)

Baca Juga