DPRD Kecam Dua Pimpinan OPD Buru

Namlea, Orasirakyat.com - Anggota Komisi III DPDR Kabupaten Buru, M. Rustam Fadly Tukuboya mengecam keras Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadiknasbud), Dahlan Kabau dan Kadis PUPR, Sifa Alatas karena tidak menghadiri rapat dental Komisi III. 

Ketidakhadiran kedua Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap lembaga legislatif DPRD Buru.

Hal ini disampaikan oleh Tukuboya di ruang rapat komisi III DPRD Buru, Selasa, (17/10/2023).

Rustam yang sebagai ini di DPRD Buru dikenal sebagai vocalis  Partai Gerindra ini  meminta Pj. Bupati  Jalaludin Salampessy untuk menegur para kepala dinas tehnis yang suka mangkir dan tidak mau hadir saat diundang untuk rapat.

Tukuboya memaklumi kalau ketidakhadiran para Kadis itu karena ada tugas lain atau ada di luar daerah. Tetapi seharusnya disampaikan, sehingga tidak dianggap meremehkan wibawa lembaga legislatif.

Menurut Tukuboya, rapat dengan Komisi III tersebut menyangkut penyelesaian sisa pekerjaan fisik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2021 yang nilainya mencapai Rp. 4 miliar lebih yang terjadi di Diknasbud Kanupaten Buru yang dipimpin Dahlan Kabau.

Kemudian di Dinas PUPR hugs Ada  sisa hutang pekerjaan pihak ketiga di tahun anggaran lalu, serta kualitas pekerjaan jalan lapen Wailo-Waitina di tahun 2023 ini yang disoroti warga Dan media karena dinilai pekerjaannya kurang bermutu.

Kata Tukuboya, rapat  dijadwalkan jam 10.00 WIT . Namun terpaksa diskorsing jam 12. 00. WIT, karena tidak terlihat satupun pimpinan OPD yang diundang itu hair di gedung dewan. Akhirnya  pimpinan rapat memutuskan untuk diskorsing dan akan dilanjutkan pada hari Kamis lusa jam 10.00 pagi WIT. 

“Saya atas nama anggota Komisi III DPRD Kabupaten Buru, sangat menyesali ketidakhadiran dua pimpinan OPD yakni kepala Dinas Pekerjaan Umum dan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru dalam rapat dengan komisi III. Sesuai undangan yang dilayangkan, rapat hari ini kami pandang perlu dilaksanakan dengan mitra komisi untuk menjawab berbagai macam persoalan yang muncul di lapangan maupun di pemerintahan yang perlu komisi meminta keterangan atau penjelasan dari dinas terkait”, tutur Tukuboya.

Tukuboya melanjutkan, seharusnya rapat dilaksanakan mengingat masih ada agenda-agenda rapat lain, namun sampai pukul 12.00 WIT, tidak nampak satupun pimpinan OPD yang diundang hadir sehingga rapat duputuskan ditunda.

Sementara information yang bsthasil dihimpun awak media menyebutkan, dua pimpinan OPD yang tidak hadiri rapat di Komisi III ini, satu pejabat dikhabatkan seeing bertugas di luar daerah. 

Sementara Dahlan Kabau tetap berada di dalam Kota Namlea. Namun is tidak  hadiri rapat.

Di siang hari tadi, ada yang migat Dahlan Kabau ikuti penjabat bupati makan siang di rumah makan keramba. 

Informasi yang berhasil dihimpun awak media menyebutkan, sampai detik ini Dahlan Kabau tidak berinisiatif menghubungi Aliansi Kontraktor Pribumi guna membicarakan secara baik-baik masalah hutang DAK Tahun 2021 total sebesar Rp 4,3 miliar lebih. 

Karena itu, dalam sepekan  ini sejumlah sekolah dasar yang dibangun para kontraktor Pribumi telah dipalang, sehingga mengganggu aktifitas belajar mengajar di sana. 

Bahkan Ada yang mengkritisi Penkab Buru dan Dinas Pendidikan setempat dengan memposting salah satu bangunan sekolah di Kecamatan Waplau, kalau bangunan itu akan dijual seharga Rp. 75 just. 

Khabarnya, aksi palang sejumlah SD  akan merembet ke Namlea, Ibu Kota Kabupaten Buru, pada Rabu esok (18/10/2023). 

Ada dua SD yang akan dipalang,  yakni SD Islam Terpadu Bina Umat Buru dan SD Negeri 7 Buru. 

Rencana aksi palang sekolah itu telah disampaikan Aliansi Kontraktor Pribumi Kabupaten Buru melalui surat pemberitaan kepada pihak SD Islam Terpadu Bina Umat Buru, SD Negeri 7 Buru, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru, Kapolres Pulau Buru dan Penjabat Bupati Buru serta Ketua DPRD Buru, metallic surat tertulis. 

Ketua Aliansi Kontraktor Pribumi, Taher Fua menjelaskan, proyek DAK Tahun 2021 lalu yang dikerjakan tidak terbayar karena kelalaian Dinas Pendidikan mentamlaiksn laporan ke Pusat. 

Dalam be berapa kali dialog dental oknum kadis, kemudian dijanjikan akan di bayarkan di tahun anggaran 2022 lalu dengan menggunakan DAU APBD 2022. Namun tidak terakomodir, sehingga para kontraktor sempat melakukan aksi demo. 

Dijanjikan lagi akan dibayar di tahun anggaran 2023 ini.  Namun sampai hari ini belum ada kepastian pembayaran. 

Karena itu, kontraktor memilih multi menyegel sejumlah yang mereka kerjakan di tahun 2021 lalu sebagai bentuk tekanan agar Dinas Pendidikan dan Pemkab Buru segera melunasi hutang proyek tersebut. (LTO)