Wartawan media ini melaporkan penolakan terhadap Djalaludin Salampessy itu diawali dengan aksi demo di kawasan Simpang Lima Namlea, Sabtu siang (1/4/2023).
Posisi Djalaludin Salampessy sebagai Penjabat Bupati Buru yang akan mengakhiri jabatan tahun pertama Mei nanti, kini mulai digoyang dengan dalih dia bukan putera bupolo dan masih ada banyak putera daerah yang cakap dan memenuhi syarat menjadi Penjabat Bupati.
Para pendemo yang terdiri dari HMI, IMM, PMII, GMNI juga membagi-bagikan selebaran dengan tulisan berhuruf besar, "TOLAK PENJABAT BUPATI BURU UNTUK DIUSULKAN KEMBALI SEBAGAI PEJABAT BUPATI BURU TAHUN 2023-2024 DESAK DPRD UNTUK MENETAPKAN TIGA NAMA PUTRA TERBAIK KABUPATEN BURU GUNA DIUSULKAN SEBAGAI PENJABAT BUPATI BURU."
Dalam isi selebarannya dijelaskan, Bahwa gerakan pemuda dan cipayung yang digalang dalam aksi hari ini adalah murni gerakan aksi yang dilatar-belakangi oleh semangat untuk mengembalikan Kab Buru dipimpin oleh anak asli negeri bupolo.
"Perlu masyarakat Kab Buru dari utara sampai selatan, dari timur sampai ke barat ketahui, sekali lagi bapak ibu masyarakat kab buru wajib hukumnya mengetahui dan memahami, bahwa tepat pada hari selasa tanggal 4 April 2023, DPRD akan mengadakan rapat paripurna untuk menetapkan 3 nama yang akan diusulkan sebagai PENJABAT BUPATI BURU tahun 2023-2024,"lebih lanjut bunyi isi selebaran itu.
Karena hal itu, Gerakan Pemuda Buru dan cipayung mengajak seantero masyarakat Kab Buru untuk sama-sama turun ke jalan, mendesak 25 anggota DPRD Kab Buru agar segera mengusulkan 3 nama sebagai calon Penjabat Bupati Buru nanti agar keseluruhan tiga nama itu adalah asli putra-putra Daerah Kab. Buru.
"Perlu kami tegaskan Bahwa gerakan kami hari ini di motori dan dibeking serta didasarkan atas kepentingan masyarakat Buru, Apa semangat masyarakat Kab Buru itu ????? Semangat dan kepentingan kami masyarakat Kab Buru adalah kembalikan Kab Buru kepada anak asli Buru,"tulis mereka.
Dengan dalih di atas, OKP Cipayung berdalih sebagai anak bupolo yang lebih berhak menikmatinya. Generasi Kab.Buru sudah siap untuk menjadi Penjabat Bupati Buru, siap untuk memimpin negeri ini.
"Karena itu biarkan kami yang mengurus negeri kami. Dulu kami belum siap, sekarang kami sudah siap," suarakan OKP Cipayung ini.
Kepada 25 anggota DPRD Buru diingatkan, agar jangan menjual negeri ini kepada siapapun untuk memenuhi kepentingan politik, nafsu, harta, jabatan dan kekuasaan.
"Kami menolak saudara DJALALUDIN SALAMPESSY untuk diusulkan kembali oleh DPRD sebagai calon PENJABAT BURU tahun 2023-2024. 25 anggota DPRD dan ketua-ketua partai di Kab Buru ini, sekali lagi kami ingatkan, jangan menjual negeri ini kepada siapapun," lantang mereka.
"Sekali lagi kami tegaskan kepada 25 Anggota DPRD Kab. Buru agar menghapus nama DJALALUDIN SALAMPESSY dari daftar pengusulan Penjabat Bupati Buru 2023-2024," lagi suarakan OKP Cipayung.
Sementara itu, Ketua IMM Kab. Buru, Gadry Fatsey didampingi Ketua HMI, Imran Barges dan Ketua GMNI, Taufik Fanolong usai melakukan aksi unjuk rasa kepada menjelaskan, kalau ia dan rekan-tekan OKP Cipayung lewat paripurna di DPRD Buru tanggal 4 April nanti untuk mengusulkan putera-putera terbaik dari Pulau Buru.
Gadry dkk beralasan, belajar dari kepemimpinan saat ini konon ada banyak masalah tetapi tidak mampu dapat diselesaikan.
Ditanya siapa saja tiga nama yang mereka usulkan, Gardy, Imran dan Taufik, tidak mau menyebutkannya langsung.
Kata Gadry dan Imran, bila ada putera daerah yang cakap dan menjadi. Penuhi syarat administrasi, maka orang-orang itu yang harus diperjuangkan oleh DPRD Buru ke pusat melalui mendagri.
Gadry dkk tetap tidak menginginkan kan Djalaludin kembali diusulkan dalam tiga nama yang akan dikirim ke Mendagri.
Bila nanti ada nama Djalaludin di tiga nama, maka OKP Cipayung menilai itu adalah kegagalan DPRD Buru. Alasannya, Penjabat yang sekarang gagal dalam memimpin Buru. (LTO)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |
