Acara dibuka dengan sambutan Dekan FH UKI Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H., dan dibuka oleh Direktur Eksekutif Pusat Kajian Otonomi Daerah FH-UKI Reinhard Taki Parapat, S.H., M.H.
Hadir sebagai pemantik acara diskusi tersebut yakni Dr Agustin Teras Narang, S.H, Pendiri Pusat Kajian Otonomi Daerah sekaligus anggota DPD RI 2019-2024.
Memfasilitasi diskusi adalah Dr. Hendri Pandiangan, Sekretaris eksekutif PUSKOD FH UKI dan Henry Thomas Simarmata, senior advisor PUSKOD FH UKI.
Sebagai narasumber dalam acara itu yaitu: Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Kemendagri Dr. Thomas Umbu Pati Bolodadi, Ketua Pokja Kelembagaan dan Regulasi IKN, Kementerian PPN/Bappenas Dr. Diani Sadia Wati LLM, Anggota Ombudsman Republik Indonesia Robert Na Endi Jaweng, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan RI Rawanda Tuturoong.
Dalam sambutannya, Teras Narang mengatakan, begitu Undang-undang Nomor 3 tahun 2022 Tetang Ibu Kotan Negara (IKN) diberlakukan makan seluruh aturan yang terdahulu tidak berlaku lagi.
"Begitu UU ini berlaku maka seluruh ketentuan dinyatakan tidak berlaku dalam hal kegiatan persiapan, pembangunan, serta pemindahan IKN nantinya," ujar Teras Narang.
Lebih lanjut dikatakan Teras Narang, dalam Undang-undang ini juga telah diatur bagaimana soal ijin investasi dan lain-lain.
"Termasuk peran masyarakat warga juga telah diatur dalam Undang-undang IKN ini. Hal ini juga masih perlu dirinci dalam PP-nya," ungkap Teras Narang.
Lebih lanjut dikatakan mantan Gubernur Kalimatan Timur dua periode ini, Undang-undang IKN sudah didepan mata. Maka dari itu kita harus membantu pemerintah untuk melalukan sosialisasi kepada masyarakat.
"Bukan hanya UU IKN nya saja. Tapi semua aturan turunannya juga kita harus bantu sosialisasikan," ungkapnya
Ia mengungkapkan, PUSKOD FH UKI siap untuk menjadi pelaksana sosialisasi itu. Karena, peran akademisi sangat diperlukan dalam sosialiasi IKN ini.
"PUSKOD FH UKI terbuka untuk membantu pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat," jelasnya.
Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan RI Rawanda Tuturoong menjelaskan, keputusan untuk memindahkan ibu kota ini sudah memiliki landasan hukum yang kuat.
Menurutnya, pada dasarnya yang melatar belakangi pemindahan ibukota ini adalah adanya ketimpangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa yang sudah berlangsung cukup lama, dan ketimpangan itu semakin melebar.
"Kalau tidak diambil keputusan untuk pemindahan ibukota sekarang ya kita hanya akan diskusi terus menerus. Pada prinsipnya kami di KSP akan mendukung setiap kebijakan presiden Jokowi. Hal ini juga bagian penting dari IKN kita sebagai respon terhadap permasalahan perubahan iklim" ujar Rawanda.
Sementara Ketua Pokja Kelembagaan dan Regulasi IKN, Kementerian PPN/Bappenas Dr. Diani Sadia Wati, LLM, menekankan tahapan dan proses yang sampai saat ini berjalan. Pada saat awal, ASN pelu siap, sehingga persiapan mengenai hal ini dilakukan. Demikian juga akademisi menjadi simpul dari proses persiapan IKN.
Menurutnya, perencanaan dan konsultasi sudah berjalan sejak 2019 sampai sekarang sesuai tahapan menuju tahun 2045 untuk mencapai misi Ibu Kota Negara sebagai smart city, smart forest.
"Pada saat yang sama, pemerintah tidak akan mengesampingkan Covid-19 saat ini yang sedang melanda." ucap Diani.
Robert Na Endi Jaweng dari Ombudsman menekankan pentignya kualitas konsultasi dan partisipasi dalam proses IKN ini.
Sementara, Dr. Thomas Umbu Pati Bolodadi , Diirektur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Kemendagri menekankan proses tahapan kebijakan dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah. (OR/Wit)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |
