Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Buru Selatan, Samsul Bahri Sampulawa, dalam Forum Rapat Kerja DPRD Provinsi Maluku bersama Balai Wilayah Sungai (BWS), Dinas PU dan Dinas Pertanian Provinsi Maluku, serta jajaran Dinas PU kabupaten/kota se-Maluku, yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku, Jumat (13/11/2026).
Dalam forum tersebut, Samsul Bahri menyoroti kebutuhan pembangunan infrastruktur di kawasan prioritas sekaligus menyampaikan tindak lanjut terhadap sejumlah usulan pembangunan daerah yang sebelumnya telah disampaikan kepada pemerintah melalui DPRD, khususnya Komisi III.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak dapat dipisahkan dari upaya memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan. Ketersediaan jalan, jembatan dan konektivitas antarwilayah menjadi bagian penting untuk membuka akses kawasan produksi, memperlancar mobilitas masyarakat serta mendukung distribusi hasil pertanian.
“Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dalam menunjang pengembangan wilayah serta mendukung upaya peningkatan sektor pangan di daerah,” ujar Sampulawa.
Ia berharap seluruh usulan pembangunan yang telah diajukan dapat segera ditindaklanjuti melalui kajian teknis dan penetapan skala prioritas. Dengan demikian, kebutuhan infrastruktur di Buru Selatan tidak hanya tercatat sebagai usulan daerah, tetapi dapat masuk dalam agenda pembangunan yang memperoleh dukungan pemerintah pusat.
Konektivitas Jadi Kunci Kawasan Prioritas
Samsul Bahri juga menekankan pentingnya membangun koordinasi lintas instansi, terutama dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dan instansi teknis lainnya.
Koordinasi tersebut dinilai penting untuk memastikan pengembangan kawasan prioritas di Buru Selatan berjalan secara terintegrasi, terutama melalui pembangunan dan peningkatan kualitas jalan serta jembatan.
Bagi daerah dengan wilayah yang luas dan memiliki potensi sektor pertanian, infrastruktur menjadi urat nadi yang menghubungkan kawasan produksi dengan pusat pelayanan dan jalur distribusi.
Tanpa konektivitas yang baik, potensi pangan yang dimiliki daerah akan sulit berkembang secara optimal. Sebaliknya, infrastruktur yang memadai dapat membuka akses ekonomi, mempercepat arus barang dan memperkuat aktivitas masyarakat di kawasan produksi.
Bursel Dorong Usulan Masuk Skala Prioritas
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan berharap forum koordinasi tersebut tidak berhenti pada pembahasan, tetapi menghasilkan langkah konkret terhadap berbagai kebutuhan pembangunan yang telah disampaikan.
Menurut Samsul Bahri, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, DPRD, balai teknis dan pemerintah pusat sangat diperlukan agar pembangunan infrastruktur benar-benar diarahkan sesuai kebutuhan masyarakat dan potensi wilayah.
“Kami berharap melalui forum ini, berbagai usulan dan kebutuhan pembangunan di Kabupaten Buru Selatan dapat menjadi perhatian bersama dan memperoleh tindak lanjut sesuai dengan perencanaan serta prioritas pembangunan di Maluku,” ucapnya.
Dorongan tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Buru Selatan dalam mendukung agenda besar swasembada pangan. Infrastruktur yang dibangun diharapkan bukan sekadar membuka akses antarwilayah, tetapi menjadi fondasi bagi tumbuhnya sentra-sentra produksi, memperkuat perekonomian masyarakat dan meningkatkan nilai tambah potensi daerah.
Dengan demikian, pembangunan jalan dan jembatan di kawasan prioritas diharapkan mampu menjadi pengungkit utama konektivitas, produktivitas dan kesejahteraan masyarakat Buru Selatan, sekaligus memperkuat kontribusi daerah terhadap ketahanan pangan Maluku. (AL)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |