Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Buru Selatan, Hj. Samsul Sampulawa, mengatakan keberadaan proyek pembangunan RSUD dr. Salim Alkatiri memberikan efek ekonomi yang cukup besar bagi daerah. Salah satunya melalui berbagai sumber penerimaan daerah yang berkaitan dengan aktivitas pembangunan dan penggunaan sumber daya lokal.
Hal tersebut disampaikan Samsul Sampulawa kepada awak media pada 13 Juli 2026.
Menurutnya, selama proses pembangunan RSUD dr. Salim Alkatiri berlangsung, terdapat berbagai aktivitas ekonomi yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah. Mulai dari pemanfaatan material konstruksi, aktivitas galian C, hingga penggunaan sejumlah alat berat dalam menunjang pekerjaan pembangunan.
“Dengan adanya pembangunan RSUD dr. Salim Alkatiri ini, daerah juga mendapatkan PAD. Memang saya tidak merinci berapa besarannya, tetapi penerimaan yang masuk ke daerah sangat banyak,” ujar Sampulawa.
Ia menjelaskan, salah satu sumber penerimaan tersebut berasal dari aktivitas pemanfaatan material galian yang digunakan untuk kebutuhan pembangunan. Material seperti pasir, batu, tanah timbunan maupun material lainnya merupakan bagian penting dalam pekerjaan konstruksi, sehingga aktivitas pengambilan dan pemanfaatannya turut berkaitan dengan penerimaan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain material konstruksi, kata Sampulawa, aktivitas Galian C juga menjadi salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah. Pemanfaatan sumber daya material lokal untuk mendukung pembangunan infrastruktur, menurutnya, harus tetap dilakukan dengan memperhatikan aturan, ketentuan perizinan, serta kewajiban pembayaran pajak atau retribusi daerah sesuai kewenangan pemerintah.
“Jadi bukan hanya pembangunan fisiknya saja yang kita lihat. Ada perputaran ekonomi di dalamnya. Material yang digunakan, kegiatan Galian C, kemudian aktivitas alat berat, semuanya memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan daerah,” jelasnya.
Sampulawa menegaskan bahwa kontribusi terhadap PAD tidak semata-mata dilihat dari satu jenis penerimaan. Pembangunan proyek berskala besar seperti RSUD dr. Salim Alkatiri melibatkan banyak aktivitas pendukung yang menciptakan pergerakan ekonomi di daerah.
Di antaranya adalah pemanfaatan material lokal, pungutan atau penerimaan yang berkaitan dengan material galian, serta kegiatan penyewaan alat berat yang digunakan untuk menunjang pekerjaan konstruksi.
Menurut dia, ketika sebuah proyek pembangunan berlangsung dalam jangka waktu tertentu, kebutuhan terhadap material, jasa, tenaga kerja, transportasi dan peralatan juga meningkat. Kondisi tersebut kemudian menciptakan aktivitas ekonomi baru yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi peningkatan penerimaan pemerintah daerah.
“Kalau proyek berjalan, tentu banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Ada material, alat berat dan berbagai kebutuhan pekerjaan lainnya. Ini ikut menggerakkan ekonomi di daerah,” katanya.
Ia menambahkan, keberadaan proyek RSUD dr. Salim Alkatiri juga memberikan peluang kepada pelaku usaha lokal untuk terlibat dalam rantai kegiatan pembangunan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Para pelaku usaha yang menyediakan kebutuhan material, jasa transportasi, penyewaan peralatan, hingga jasa pendukung lainnya dapat memperoleh manfaat ekonomi dari berlangsungnya pembangunan tersebut.
Kadis PU Buru Selatan itu menilai pembangunan RSUD dr. Salim Alkatiri memiliki efek berganda atau multiplier effect bagi daerah. Selain tujuan utamanya untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat, proyek tersebut juga menciptakan aktivitas ekonomi selama masa pembangunan.
Menurut Sampulawa, manfaat pembangunan infrastruktur tidak hanya dapat diukur setelah proyek selesai. Sejak proses pekerjaan dimulai, sudah terdapat aktivitas ekonomi yang bergerak di sekitar proyek.
“Pembangunan rumah sakit ini tentu tujuan utamanya untuk kepentingan masyarakat, khususnya pelayanan kesehatan. Tetapi di sisi lain, selama proses pembangunan berlangsung, ada juga dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat dan pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menyebut penggunaan material lokal menjadi salah satu contoh nyata. Material yang dibutuhkan untuk pembangunan harus didatangkan dari sumber tertentu, sehingga aktivitas tersebut melibatkan pemilik usaha, pekerja, operator alat berat, pengemudi kendaraan angkutan dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi kegiatan.
Demikian pula dengan penggunaan alat berat. Pekerjaan pembangunan dalam skala besar membutuhkan berbagai peralatan untuk pekerjaan tanah, pengangkutan material dan pekerjaan konstruksi lainnya. Aktivitas penyewaan alat berat tersebut turut menciptakan perputaran uang di daerah.
Sampulawa berharap seluruh potensi penerimaan daerah yang muncul dari aktivitas pembangunan dapat dikelola dan dioptimalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang menggunakan sumber daya daerah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Karena itu, setiap potensi penerimaan yang menjadi kewenangan daerah perlu ditata dengan baik agar tidak hilang begitu saja.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan pajak, retribusi maupun sumber penerimaan lainnya.
“Yang paling penting semua harus berjalan sesuai aturan. Apa yang menjadi hak daerah harus masuk ke daerah dan dikelola dengan baik untuk kepentingan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya. (AL)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |