Sorotan hukum utama tertuju pada argumen pengelola yang mengklaim bahwa BBM non-subsidi seperti Pertamax bebas dari jangkauan pengawasan regulasi niaga migas. Penafsiran sepihak tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan kerangka hukum nasional, setiap aktivitas pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak di wilayah NKRI wajib didasari oleh Izin Usaha Pengangkutan dan Izin Usaha Niaga yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Pasal 53 huruf b dan d UU Migas secara eksplisit mengancam sanksi pidana penjara paling lama empat tahun serta denda hingga Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) bagi siapa pun yang melakukan niaga dan pengangkutan BBM tanpa izin resmi. Status Pertamax sebagai BBM non-subsidi tidak serta-merta menggugurkan kewajiban legalitas armada pengangkut dan kelayakan wadah penampung, karena setiap komoditas bahan berbahaya dan beracun yang diangkut di jalan raya dalam jumlah besar tetap wajib tunduk pada regulasi keselamatan dan niaga migas nasional.
Selain pelanggaran terhadap undang-undang migas, praktik pengisian satu ton BBM untuk kebutuhan kelompok tertentu secara kolektif menabrak tata kelola distribusi yang ditetapkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Mengacu pada Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan jo. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, transaksi BBM menggunakan wadah non-kendaraan dalam jumlah besar wajib dibekali Surat Rekomendasi sah yang dikeluarkan oleh dinas teknis setempat, dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Sula. Surat rekomendasi tersebut dibuat bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan instrumen hukum untuk memverifikasi identitas penerima manfaat, menghitung kuota kebutuhan riil nelayan, serta menjamin kelayakan alat angkut. Penjualan BBM sebanyak 1.000 liter secara langsung kepada pihak pengangkut tanpa adanya dokumen verifikasi rekomendasi resmi jelas memicu celah tindak pidana penimbunan, pengetapan, hingga pengalihan BBM secara ilegal ke sektor usaha lain yang tidak berhak.
Ditinjau dari perspektif hukum pidana umum, perbuatan pengelola SPBU Waiboga beserta pihak pengangkut yang membiarkan pengisian BBM kapasitas besar ke dalam wadah non-standar di atas mobil bak terbuka dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengangkutan komoditas cair yang mudah terbakar tanpa skema keselamatan yang ketat memenuhi unsur Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP, yang mengancam pidana penjara hingga lima belas tahun bagi barang siapa yang karena kesalahannya atau kesengajaannya menimbulkan kebakaran, ledakan, atau bahaya umum bagi barang dan nyawa orang lain. Apabila dalam perkembangannya ditemukan fakta adanya indikasi manipulasi data nelayan, pemalsuan identitas penerima, atau pemalsuan surat rekomendasi dinas, maka para pelaku dapat dikenakan Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat atau Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Keterlibatan aktif atau pembiaran yang dilakukan oleh pengelola SPBU juga menempatkan yang bersangkutan dalam jeratan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tentang penyertaan tindak pidana (deelneming), karena secara sadar memfasilitasi terjadinya perbuatan yang melanggar hukum.
Ketentuan internal PT Pertamina (Persero) mengenai Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Perlindungan Lingkungan (K3LL) secara tegas melarang pengisian BBM jenis bensin beroktan tinggi langsung ke dalam jerigen atau drum berbahan polimer non-standar di area dispenser. Pertamax memiliki karakteristik fisik berupa titik nyala rendah serta tingkat penguapan senyawa benzena yang sangat tinggi di udara terbuka. Gesekan antara aliran cairan BBM saat diisikan ke dalam wadah yang tidak dilengkapi fasilitas grounding atau sirkuit anti-statis berbahan logam berisiko tinggi memicu timbulnya muatan listrik statis (static discharge). Percikan mikro dari listrik statis inilah yang menjadi penyebab utama ledakan fatal di berbagai SPBU. Taktik pengelola SPBU yang mencoba mengalihkan fokus permasalahan dengan menyalahkan atau mengancam warga yang merekam kejadian menggunakan kamera ponsel merupakan bentuk manipulasi logika yang tidak dapat diterima. Menggunakan isu minor penggunaan ponsel di area SPBU sebagai tameng untuk menutupi pelanggaran K3LL yang jauh lebih besar dan berisiko memicu bencana kebakaran massal adalah tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab.
Eskalasi kasus ini semakin memprihatinkan ketika publik disuguhkan oleh pemberitaan dari media Investigasi-News yang dinilai menyajikan pembelaan sepihak dan tidak berimbang. Alih-alih menjalankan fungsi pengawasan sosial dan konfirmasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ), media tersebut justru mempublikasikan klaim pembelaan pengelola SPBU tanpa melakukan verifikasi kepada pihak berwenang seperti PT Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, Dinas Perikanan, maupun Kepolisian setempat. Penyajian berita yang murni bertindak sebagai corong pengusaha dan terkesan pasang badan tersebut melahirkan dugaan kuat di tengah masyarakat mengenai adanya benturan kepentingan, pelanggaran independensi pers, hingga indikasi penerimaan imbalan atau suap di balik penerbitan berita tersebut. Kekeliruan narasi sains dalam artikel media tersebut—yang menyebut kilatan flash kamera memancar sinar ultraviolet dan panas tinggi sebagai pemicu kebakaran—makin mempertegas dangkalnya pengawasan editorial serta mengonfirmasi bahwa berita tersebut disusun secara asal-asalan demi memuluskan justifikasi atas tindakan penyimpangan di SPBU.
Alasan geografis serta tidak beroperasinya fasilitas PertaShop di Desa Bega yang dijadikan dalih oleh pengelola SPBU untuk membenarkan transaksi kolektif satu ton tersebut tidak dapat dijadikan pembenar untuk meniadakan hukum positif yang berlaku. Apabila terjadi kendala pasokan di suatu wilayah, tata kelola pendistribusian BBM bagi nelayan harus ditempuh melalui mekanisme penunjukan sub-penyalur resmi atau penerbitan rekomendasi khusus yang dikoordinasikan bersama pemerintah daerah dan Pertamina Patra Niaga, lengkap dengan armada pengangkut bahan berbahaya tersertifikasi. Membiarkan armada pikap sipil mengangkut 1.000 liter bensin bertekanan tinggi di jalan raya tanpa prosedur pengamanan merupakan bentuk pembiaran yang mengancam keselamatan pengguna jalan lain. Efisiensi biaya angkut yang diklaim oleh pengelola SPBU tidak boleh mengorbankan keselamatan jiwa manusia dan kepatuhan terhadap hukum hilir migas.
Melalui siaran pers ini, berbagai elemen pengawas independen dan masyarakat mendesak PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku dan BPH Migas untuk segera menerjunkan tim investigasi ke SPBU 86.977.17 Desa Waiboga. Jika ditemukan pelanggaran berat terhadap SOP penyaluran dan regulasi K3LL, Pertamina wajib menjatuhkan sanksi administratif maksimal berupa pembekuan alokasi produk hingga Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) terhadap pengelola SPBU tersebut. Di saat yang sama, Kepolisian Resor Kepulauan Sula dan Kepolisian Daerah Maluku Utara didorong untuk membuka penyelidikan pidana secara transparan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan niaga dan pengangkutan BBM sebagaimana diatur dalam Pasal 53 jo. Pasal 55 UU Migas serta pasal-pasal relevan dalam KUHP. Penegakan hukum yang tegas dan tanpa tebang pilih sangat diperlukan untuk memberikan efek jera, menjaga integritas tata kelola energi nasional, serta memastikan bahwa keadilan hukum dan keselamatan publik di wilayah Maluku Utara tetap ditegakkan di atas kepentingan bisnis segelintir oknum. (OR-TU)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |