Rakornas tersebut menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional di sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu pilar utama menuju swasembada pangan nasional.
Kegiatan ini dihadiri jajaran pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan, kepala dinas kelautan dan perikanan provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia, bersama para pemangku kepentingan di bidang kelautan dan perikanan.
Dalam arahannya, Menteri Kelautan dan Perikanan menegaskan bahwa tahun 2026 merupakan momentum penting untuk mempercepat peningkatan produksi protein ikan sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan nasional.
Sejumlah agenda strategis menjadi fokus pembahasan dalam Rakornas, di antaranya modernisasi budidaya melalui optimalisasi tambak rakyat dengan penerapan teknologi yang lebih efisien, penguatan sistem rantai dingin (cold chain) untuk mengurangi kehilangan hasil pascapanen dan menjaga stabilitas harga ikan, serta digitalisasi data perikanan guna mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur dan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.
Selain aspek teknis, Rakornas juga membahas harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk penyederhanaan proses perizinan guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di sektor kelautan dan perikanan, sekaligus membuka peluang lapangan kerja bagi masyarakat pesisir.
Pimpinan rapat menegaskan bahwa keberhasilan program nasional sangat bergantung pada kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
"Komitmen bersama adalah kunci. Pemerintah pusat tidak dapat bekerja sendiri. Sinergi dengan pemerintah daerah mutlak diperlukan agar setiap kebijakan yang dirumuskan di tingkat nasional dapat diimplementasikan secara efektif sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah," ujarnya.
Selama dua hari pelaksanaan Rakornas, seluruh peserta juga menyusun peta jalan (roadmap) operasional sebagai pedoman pelaksanaan program hingga akhir tahun 2026. Roadmap tersebut difokuskan pada pemerataan distribusi protein hewani yang berkualitas dan terjangkau, mendukung percepatan penurunan angka stunting, memperkuat ketahanan pangan, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Menanggapi hasil Rakornas tersebut, Bupati Buru Selatan La Hamidi menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum nasional yang dinilai mampu memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendorong pembangunan kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.
Menurutnya, Kabupaten Buru Selatan memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar dan perlu terus dikembangkan melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat.
"Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, kami optimistis berbagai program strategis di sektor kelautan dan perikanan dapat berjalan secara efektif serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir di Kabupaten Buru Selatan," ujar La Hamidi.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan siap mendukung seluruh kebijakan nasional yang bertujuan meningkatkan produktivitas sektor perikanan, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi maritim yang berkelanjutan.
Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dalam Rakornas ini menjadi bukti komitmen daerah untuk menyelaraskan arah pembangunan dengan program prioritas nasional, sekaligus mengoptimalkan potensi kelautan sebagai motor penggerak ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (AL)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |