Buku yang diterbitkan sebagai referensi akademik tersebut mengangkat pentingnya pengelolaan Community Development Fund (CDF) sebagai instrumen untuk memastikan manfaat pembangunan panas bumi dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat sekitar wilayah kerja panas bumi.
Dr. I Made Subagio dikenal sebagai Ketua Umum Pakar Hukum Nusantara, Ketua Umum Aliansi Masyarakat Peduli Panas Bumi (AMPPB), serta Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang. Selain itu, beliau merupakan Alumni Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur Jakarta yang selama bertahun-tahun menaruh perhatian pada pengembangan regulasi dan kebijakan hukum di sektor energi dan sumber daya alam.
Dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Dr. I Made Subagio menyampaikan bahwa keberhasilan pengembangan panas bumi tidak semata-mata diukur dari peningkatan kapasitas energi nasional, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat lokal memperoleh manfaat nyata dari kegiatan tersebut.
“Pembangunan panas bumi harus menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan Community Development Fund perlu dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata,” ujarnya.
Menurutnya, Indonesia memiliki potensi panas bumi yang sangat besar dan strategis dalam mendukung agenda transisi energi nasional. Namun, pengembangan sektor ini harus tetap mengedepankan prinsip perlindungan lingkungan, penghormatan terhadap hak-hak masyarakat, serta tata kelola yang baik.
Buku setebal 218 halaman tersebut menguraikan berbagai perspektif hukum mengenai distribusi manfaat, keadilan lingkungan, partisipasi masyarakat, serta peran pemerintah dan pelaku usaha dalam mewujudkan pembangunan panas bumi yang inklusif dan berkelanjutan.
Sebagai Ketua Umum Aliansi Masyarakat Peduli Panas Bumi, Dr. I Made Subagio juga menekankan pentingnya dialog yang konstruktif antara pemerintah, investor, akademisi, dan masyarakat.
“Pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat tercapai apabila seluruh pemangku kepentingan dilibatkan secara aktif. Masyarakat bukan hanya objek pembangunan, tetapi juga subjek yang harus mendapatkan manfaat dan perlindungan hukum yang memadai,” jelasnya.
Kalangan akademisi menilai buku ini hadir pada momentum yang tepat ketika Indonesia terus mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan untuk mencapai target pembangunan rendah karbon dan ketahanan energi nasional. Kajian yang disajikan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga menawarkan pendekatan praktis dalam pengelolaan dana pengembangan masyarakat di sektor panas bumi.
Melalui karya tersebut, Dr. I Made Subagio berharap dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum energi di Indonesia sekaligus menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, pemerintah, dan pelaku usaha yang terlibat dalam sektor panas bumi.
Peluncuran buku ini sekaligus memperkuat posisi Dr. I Made Subagio sebagai salah satu tokoh yang konsisten mendorong terwujudnya pengelolaan energi panas bumi yang berlandaskan prinsip keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kemanfaatan bagi masyarakat luas.
⸻
Profil Singkat
Dr. I Made Subagio, S.H., M.H.
* Pakar Hukum Geothermal Indonesia
* Ketua Umum Pakar Hukum Nusantara
* Ketua Umum Aliansi Masyarakat Peduli Panas Bumi (AMPPB)
* Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang
* Alumni Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur Jakarta
* Penulis Buku Community Development Fund dalam Pengelolaan Panas Bumi: Keadilan Lingkungan dan Distribusi Manfaat bagi Masyarakat Lokal. (OR-Rls)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |