Tokoh senior PWI Sulsel, Anwar Sanusi, angkat bicara. Mantan Sekretaris PWI Sulsel itu tampak heran melihat sejumlah syarat pencalonan yang mendadak muncul bak "bonus track" dalam permainan, padahal tidak tertulis jelas dalam PD/PRT organisasi.
Ada tiga syarat yang kini menjadi bahan perbincangan di warung kopi hingga grup WhatsApp wartawan:
Surat keterangan bebas sanksi dari Dewan Kehormatan.
Dukungan minimal 20 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Surat restu dari perusahaan media tempat calon bernaung.
Di atas kertas, syarat tersebut mungkin terlihat rapi. Namun bagi Anwar, aturan semacam ini justru berpotensi mengubah arena demokrasi menjadi lintasan halang rintang.
“Tata tertib itu seharusnya menjelaskan aturan main, bukan menambah level kesulitan yang tidak ada dalam konstitusi organisasi,” ujar Anwar Sanusi, Senin (11/5/2026).
Menurutnya, jika tata tertib terlalu kreatif, konferensi bisa berubah dari ajang pemilihan menjadi pertunjukan sulap: calon ada, tapi tiba-tiba menghilang sebelum sempat bertanding.
Sorotan juga tertuju pada netralitas panitia. Dalam demokrasi ideal, panitia ibarat wasit yang meniup peluit dengan adil. Namun jika wasit mulai sibuk mengatur strategi untuk salah satu tim, penonton tentu berhak bertanya: ini pertandingan atau latihan tertutup?
Anwar juga mengkritik mekanisme pendaftaran yang dinilai kurang transparan. Informasi soal siapa saja yang mendaftar seolah disimpan rapat-rapat, seperti resep rahasia yang hanya boleh diketahui segelintir orang.
“Kalau semua dibuka sejak awal, tidak perlu ada prasangka. Transparansi adalah obat paling murah untuk mencegah kecurigaan,” katanya.
Situasi ini memunculkan kekhawatiran bahwa kepercayaan anggota terhadap proses konferensi bisa ikut terkikis. Padahal, sebagai organisasi wartawan, PWI seharusnya menjadi teladan dalam menjunjung keterbukaan, bukan justru menyisakan lebih banyak tanda tanya daripada berita investigasi.
Anwar pun meminta PWI Pusat turun tangan untuk memastikan konferensi berjalan sesuai aturan organisasi dan menjauh dari kesan bahwa demokrasi hanya terbuka bagi mereka yang berhasil melewati pintu dengan kunci tertentu.
Ia mengingatkan agar PWI Sulsel tidak mengulang kegaduhan yang pernah terjadi di daerah lain.
“Jangan sampai konferensi ini lebih ramai karena polemik daripada hasilnya. Yang dipilih nanti ketua organisasi, bukan juara lomba bertahan hidup,” tegasnya.
Kini, para anggota PWI Sulsel menanti apakah konferensi akan menjadi pesta demokrasi yang sehat, atau justru pertunjukan di mana aturan dibuat sedemikian rumit hingga hanya sedikit orang yang berhasil menemukan jalan ke garis akhir. (OR-J)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |