DPRD Buru Selatan Matangkan Tiga Ranperda Strategis untuk Perkuat BUMD dan Tingkatkan Pelayanan Publik

Sumber : DPRD

Namrole – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru Selatan kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan mendorong peningkatan pelayanan publik melalui pembahasan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis bersama Pemerintah Daerah.

Ketiga Ranperda tersebut meliputi Ranperda tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Waetina, Ranperda tentang Perubahan Bentuk Hukum Bipolo Gidin menjadi Perseroan Daerah Bipolo Gidin, serta Ranperda tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pembahasan tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat fondasi hukum pengelolaan perusahaan milik daerah sekaligus menyesuaikan kebijakan daerah dengan regulasi nasional yang terus berkembang. DPRD dan Pemerintah Daerah memandang bahwa penguatan kelembagaan BUMD merupakan salah satu instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperbesar kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam rapat pembahasan, pimpinan dan anggota DPRD menekankan pentingnya menghadirkan regulasi yang mampu menjawab tuntutan tata kelola pemerintahan modern. Regulasi yang disusun harus mampu menciptakan sistem pengelolaan BUMD yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Perubahan bentuk hukum PDAM menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Waetina diharapkan mampu memperkuat kapasitas perusahaan dalam memberikan pelayanan air bersih yang lebih baik, merata, dan berkelanjutan kepada masyarakat Kabupaten Buru Selatan. Selain meningkatkan kualitas layanan, transformasi tersebut juga menjadi bagian dari penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan tata kelola perusahaan yang lebih efektif dan efisien.

Sementara itu, perubahan bentuk hukum Bipolo Gidin menjadi Perseroan Daerah Bipolo Gidin diarahkan untuk meningkatkan daya saing usaha daerah melalui sistem pengelolaan yang lebih profesional dan berbasis prinsip-prinsip bisnis yang sehat. Langkah ini diharapkan mampu membuka peluang pengembangan usaha yang lebih luas tanpa mengabaikan fungsi sosial dan kontribusinya terhadap pembangunan daerah.

Adapun Ranperda tentang Pengelolaan BUMD dipandang sebagai regulasi yang sangat penting karena akan menjadi payung hukum dalam mengatur tata kelola, pembinaan, pengawasan, pengembangan usaha, hingga mekanisme evaluasi kinerja BUMD. Kehadiran regulasi tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh BUMD di Kabupaten Buru Selatan berjalan sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik.

DPRD Kabupaten Buru Selatan menilai bahwa keberadaan BUMD yang sehat, profesional, dan produktif akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan daerah. Selain menjadi motor penggerak ekonomi lokal, BUMD juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Melalui pembahasan tiga Ranperda strategis ini, DPRD bersama Pemerintah Daerah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menghadirkan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah dan tuntutan masyarakat. Sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif tersebut diharapkan mampu menghasilkan produk hukum yang berkualitas, implementatif, dan memberikan manfaat nyata bagi kemajuan Kabupaten Buru Selatan.

Dengan fondasi regulasi yang kuat, Kabupaten Buru Selatan diharapkan dapat memiliki BUMD yang semakin modern, mandiri, berdaya saing, serta mampu menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Tim) 

Baca Juga

Jangan Lewatkan...