Koordinator LIN PBD, Onim, mengungkapkan bahwa hingga kini belum ada kejelasan terkait tindak lanjut laporan tersebut. Ia menilai lambannya penanganan kasus ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
“Data terkait dugaan penyimpangan Dana Kampung tahun 2020 dan 2025 sangat jelas. Namun, hingga saat ini tidak terlihat adanya langkah konkret dari pihak kejaksaan,” tegas Onim dalam keterangannya.
Lebih jauh, Onim menyampaikan dugaan serius bahwa penanganan kasus-kasus korupsi di Sorong Selatan cenderung “diamankan” dan perlahan meredup tanpa kejelasan hukum. Ia bahkan menuding adanya praktik yang tidak sehat dalam institusi penegak hukum tersebut.
“Setiap laporan dugaan korupsi di Sorong Selatan seolah hilang tanpa jejak. Ini menimbulkan kecurigaan publik bahwa kasus-kasus tersebut tidak ditindak secara profesional,” ujarnya.
Ia juga menyinggung pernyataan pimpinan Kejaksaan Negeri Sorong yang sebelumnya menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti setiap aduan masyarakat tanpa kompromi. Namun, menurutnya, realita di lapangan justru bertolak belakang.
“Pernyataan tegas itu tidak tercermin dalam tindakan. Sampai sekarang, tidak ada perkembangan berarti. Hal ini menimbulkan persepsi negatif di masyarakat,” tambahnya.
LIN PBD pun mendesak agar pihak kejaksaan segera memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait status penanganan laporan tersebut. Transparansi dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
“Jika kondisi ini terus berlanjut, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum akan semakin tergerus. Rakyat berhak mendapatkan kepastian hukum,” tutup Onim.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejaksaan Negeri Sorong belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut. (FO)
Baca Juga
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |