Ketua Forkom Imekko Bersatu PBD Kecam Keras Pernyataan Kadis Lingkungan Hidup

Sorong – Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Imekko Bersatu Provinsi Papua Barat Daya, Ferry Onim, melontarkan kecaman keras terhadap pernyataan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya yang dinilai tidak berdasar dan merugikan masyarakat adat Imekko.

Dalam pernyataannya pada Jumat (3/4/2026), Onim menegaskan agar pihak Dinas Lingkungan Hidup tidak menggiring opini tanpa didukung data yang jelas.

“Stop mengalihkan isu. Jika ada tuduhan atau pernyataan, harus dibuktikan dengan data yang valid,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa wilayah hutan adat masyarakat Imekko bukanlah lahan kosong, melainkan tanah bersejarah yang diwariskan leluhur dan dipertahankan dengan pengorbanan besar.

“Wilayah Inanwatan, Metemani, Kais, dan Kokoda adalah tanah adat yang memiliki nilai sejarah panjang. Leluhur kami berkorban demi keberlangsungan hidup generasi saat ini,” ujarnya.

Onim juga mengingatkan agar pejabat pemerintah tidak bertindak seolah-olah sebagai pemilik wilayah adat demi kepentingan pendapatan daerah maupun keuntungan pribadi.

Selain itu, ia memperingatkan agar pemerintah dan pihak terkait tidak menjadikan wilayah adat Imekko sebagai objek investasi tanpa persetujuan masyarakat adat.

Ia juga menyoroti aktivitas perusahaan yang diduga masuk ke wilayah Sorong Selatan, termasuk kedatangan alat berat berupa 19 ekskavator dari Merauke yang disebut telah tiba melalui jalur laut dan diturunkan di Pelabuhan Jamarema, Distrik Metemani.

Menurutnya, pola serupa pernah terjadi pada periode 2002–2003 oleh grup perusahaan lain, yang awalnya mengklaim hanya melintas, namun berujung pada kerusakan hutan adat dan meninggalkan persoalan bagi masyarakat setempat.

“Pengalaman masa lalu menjadi pelajaran. Kami tidak ingin kejadian serupa terulang kembali di wilayah adat Imekko,” katanya.

Onim juga menyebut adanya perusahaan baru yang diduga telah merusak wilayah adat di Merauke dan kini mencoba masuk ke wilayah Papua Barat Daya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan pihak perusahaan, termasuk pimpinan yang disebutnya, agar berhati-hati dalam menjalankan aktivitas di wilayah adat.

“Masyarakat Imekko akan terus menjaga dan melindungi tanah adatnya. Jangan sampai kepentingan investasi mengorbankan hak-hak masyarakat adat,” tegasnya.

Pernyataan ini menjadi sorotan di tengah meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap potensi kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak adat di wilayah Papua Barat Daya.

Pihak terkait diharapkan dapat segera memberikan klarifikasi serta mengambil langkah konkret guna mencegah konflik dan menjaga kelestarian lingkungan serta hak masyarakat adat. (FO) 

Baca Juga

Jangan Lewatkan...