Kunjungan tersebut dipimpin oleh Andi Abd Waris Halid dan dihadiri langsung Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, bersama jajaran pemerintah daerah dan stakeholder sektor energi.
Dalam forum tersebut, Andi Waris mengungkapkan bahwa Maluku memiliki potensi energi yang melimpah, terutama pada sektor Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Namun, realisasi pemanfaatannya dinilai masih jauh dari maksimal.
“Potensi besar ini harus diikuti dengan langkah konkret. Jangan sampai hanya menjadi data tanpa implementasi di lapangan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti ketergantungan masyarakat terhadap bahan bakar minyak (BBM) yang masih tinggi, di tengah distribusi yang belum merata.
Kondisi ini bahkan menyebabkan kelangkaan di sejumlah wilayah, khususnya kawasan terpencil di Indonesia timur.
Tak hanya itu, persoalan akses listrik juga menjadi perhatian serius. Masih terdapat daerah di Maluku yang belum menikmati layanan listrik secara penuh, sehingga berdampak pada aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pembahasan tersebut, proyek strategis nasional Blok Masela turut dibahas.
Proyek ini dinilai memiliki dampak besar bagi perekonomian daerah, namun hingga kini masih menghadapi berbagai kendala seperti persoalan lahan, regulasi, dan dampak sosial.
Menurut Andi Waris, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap proyek strategis benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal.
“Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri. Ini yang harus kita kawal bersama,” ujarnya.
Selain itu, Komite II juga menilai masih lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, terutama dalam penyelesaian konflik lahan, perlindungan masyarakat adat, serta pengawasan terhadap perusahaan energi.
Sebagai hasil kunjungan, Komite II DPD RI mendorong sejumlah langkah prioritas, di antaranya percepatan pembangunan infrastruktur energi untuk memperluas akses listrik, serta pengembangan EBT berbasis potensi lokal.
Pemerintah juga diminta memperbaiki sistem distribusi dan kuota BBM, khususnya bagi nelayan, guna menghindari kelangkaan dan ketimpangan pasokan di wilayah timur Indonesia.
Di sisi lain, percepatan proyek strategis seperti Blok Masela harus diiringi dengan kepastian regulasi, penyelesaian lahan, serta jaminan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. (OR-R)
Baca Juga
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |