Tim FRIC mencatat masih adanya kekurangan pada sarana penunjang seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL), sanitasi air, tempat pengelolaan limbah, hingga fasilitas dapur lainnya. Selain itu, aspek administratif seperti keberadaan chef, sertifikat penjamah makanan, serta dokumen standar laik higiene sanitasi (SLHS) juga disebut belum sepenuhnya terpenuhi. Dari sisi kualitas, porsi menu dan kebersihan makanan dinilai masih perlu ditingkatkan.
Ketua DPC FRIC Kabupaten Lebak, A. Sutisna, menegaskan bahwa pihaknya hadir untuk mengawal sekaligus mendukung program pemerintah, termasuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yaitu MBG.
“Kami di FRIC bergerak satu komando dengan DPP untuk menjalankan program sesuai arahan. Selain membangun sinergi dengan stakeholder seperti TNI, Polri, OPD, dan lembaga lainnya, kami juga berkomitmen mengawal program MBG agar berjalan sesuai tujuan,” ujar Sutisna saat ditemui di Sekretariat FRIC Lebak, Sabtu (11/04/2026).
Ia menjelaskan, program MBG merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, sekaligus sebagai upaya menekan angka stunting. Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan anak sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.
Sutisna mengingatkan agar seluruh pengelola dapur MBG menjalankan kegiatan sesuai SOP dan segera melengkapi persyaratan administrasi yang belum terpenuhi. Ia juga menegaskan bahwa FRIC tidak akan segan melaporkan pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Kami mengajak semua pihak mendukung program ini. Namun, jika ada oknum pengelola yang tidak menjalankan sesuai aturan, kami akan melaporkannya ke Badan Gizi Nasional (BGN) hingga ke Presiden melalui mekanisme organisasi,” tegasnya.
Sementara itu, Ahmad Tajudin, salah satu mitra MBG di Desa Pasir Tanjung, mengapresiasi langkah monitoring yang dilakukan FRIC. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat mendorong perbaikan dalam pengelolaan dapur MBG.
“Kami berharap monitoring seperti ini terus berlanjut, karena sangat membantu kami untuk berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Siti, salah satu keluarga penerima manfaat. Ia mengaku terbantu dengan adanya pemantauan tersebut karena masyarakat dapat menyampaikan aspirasi maupun keluhan terkait kualitas makanan.
“Kami jadi punya ruang untuk menyampaikan jika ada kekurangan dalam penyajian makanan,” katanya.
Dengan adanya pengawasan dari berbagai pihak, diharapkan pelaksanaan program MBG di Kabupaten Lebak dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan tepat sasaran. (OR-Ab)
Baca Juga
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |