Ferry Onim menilai, masuknya puluhan ekskavator ke wilayah adat berpotensi mengancam kelestarian hutan serta kehidupan masyarakat adat Imekko. Ia bahkan menduga adanya kepentingan tertentu yang dapat merugikan masyarakat setempat.
“Pemda Sorong Selatan harus terbuka. Jangan sampai ada kepentingan politik balas budi yang justru mengorbankan hutan dan ruang hidup masyarakat adat Imekko,” tegas Onim dalam keterangannya, Kamis (30/4/2026).
Ia juga menyinggung kunjungan Menteri Dalam Negeri ke Provinsi Papua Barat Daya yang diduga berkaitan dengan keberadaan ekskavator tersebut. Menurutnya, hal ini perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.
Selain itu, Forkom Imekko turut menyoroti lemahnya fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Sorong Selatan. Hingga saat ini, kata Onim, belum terlihat adanya sikap tegas dari para wakil rakyat, khususnya dari daerah pemilihan Imekko, dalam menyuarakan kepentingan masyarakat adat.
“Di mana suara DPR dari Dapil Imekko? Rakyat memberikan mandat bukan untuk diam, tetapi untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Ia mengingatkan masyarakat agar lebih cermat dalam menentukan pilihan politik ke depan, sehingga dapat melahirkan wakil rakyat yang benar-benar bekerja dan berpihak pada kepentingan publik.
Forkom Imekko berharap persoalan ini menjadi perhatian serius, tidak hanya bagi pemerintah daerah, tetapi juga seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Sorong Selatan. Transparansi dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dinilai menjadi hal mendesak yang harus segera diwujudkan. (FO)
Baca Juga
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |