GMNI Kritik ART RI-AS: Indonesia Terjebak 'Ilusi Kemitraan' dan Diplomasi Transaksional

Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) mengkritik keras disahkannya Perjanjian Perdagangan Resiprokal (Agreement on Reciprocal Trade/ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat. GMNI menilai, di balik istilah ekonomi yang mengkilap, tersembunyi kesepakatan timpang yang berpotensi melumpuhkan struktur ekonomi nasional dan mengancam kesejahteraan rakyat di masa depan.

Ketua DPP GMNI Bidang Geopolitik, Andreas H. Silalahi, menyatakan bahwa pemerintah saat ini sedang terjebak dalam *Ilusi Kemitraan* Menurut Andreas, kesepakatan ini lebih nampak sebagai upaya Amerika Serikat untuk mendikte pasar domestik dengan dalih kesepakatan dagang. 

"Kita harus jujur melihat ini bukan sebagai kerja sama yang setara. Ini adalah upaya sistematis untuk mengunci pasar kita. Jika pemerintah tidak waspada, kita hanya akan menjadi penonton di rumah sendiri," tegas Andreas dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (24/2).

*Asimetri Tarif: Kita Buka Pintu, Mereka Hanya Buka Jendela*

DPP GMNI Bid. Geopolitik menyoroti ketimpangan yang berat sebelah pada sektor tarif. Indonesia sepakat menghapus pajak impor hingga 0% untuk hampir seluruh produk Amerika (99% produk). Sebaliknya, Amerika hanya memberikan akses terbatas pada 1.819 produk Indonesia, itu pun masih dibayangi aturan teknis yang sangat ketat di pelabuhan mereka.

"Bayangkan, kita membuka seluruh pintu rumah agar barang mereka bebas masuk, sementara mereka hanya membuka jendela kecil untuk kita. Dampaknya nyata: produk manufaktur AS akan membanjiri pasar kita dengan harga murah. UMKM kita yang baru mau merangkak naik akan dipaksa bertarung bebas melawan raksasa teknologi Negeri Paman Sam tanpa perlindungan," jelas Andreas.

*Indonesia Belanja Wajib ? Kedaulatan APBN yang Tergadai*

Selain masalah tarif, GMNI menyoroti komitmen Indonesia untuk membeli energi (gas dan minyak) serta pesawat dari Amerika senilai USD 33 miliar atau setara lebih dari Rp500 triliun. Andreas menyebut klausul ini sebagai "Perdagangan Terencana" yang berbahaya bagi kemandirian fiskal.

"Ini bukan perdagangan bebas, tapi pemaksaan belanja. Anggaran negara kita dikunci untuk membeli produk spesifik Amerika selama bertahun-tahun. Akibatnya, Indonesia kehilangan hak dan fleksibilitas untuk mencari sumber energi yang lebih murah dari negara lain. Kita sedang menciptakan ketergantungan yang disengaja,"tambahnya.

Berdasarkan hal yang terjadi DPP GMNI menyampaikan tiga poin pernyataan tegas :

1.Pemerintah yang dianggap terlalu akomodatif dengan membuka pagar industri nasional tanpa jaminan perlindungan yang sebanding bagi pengusaha lokal dan kaum Marhaen.

2.Menolak Agenda Hegemoni Amerika yang menggunakan dalih defisit perdagangan untuk memaksa Indonesia menjadi "pelanggan tetap" produk energi mereka melalui perjanjian ART.

3.Mendesak Peninjauan Ulang terhadap pasal-pasal yang mematikan daya saing bangsa. Diplomasi perdagangan seharusnya menghasilkan kemakmuran nyata bagi rakyat, bukan sekadar mempercantik angka ekspor komoditas mentah di atas kertas.

“Kita menginginkan kerja sama yang bermartabat dan saling menguntungkan, bukan kerja sama yang menempatkan kita sebagai 'pelayan' kepentingan asing. GMNI akan terus mengawal agar kedaulatan ekonomi kita tidak digadaikan demi kepentingan diplomasi semu,” tutup Andreas.

Baca Juga

Jangan Lewatkan...